WARTA, MALINAU – Keterbatasan akses jalan dan jaringan telekomunikasi masih menjadi persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah pedalaman Kalimantan Utara (Kaltara). Untuk membuka keterisolasian tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara terus memperjuangkan pembangunan infrastruktur jalan dan mengaktifkan kembali jaringan komunikasi di sejumlah wilayah perbatasan.
Upaya itu menjadi salah satu perhatian Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., saat melakukan kunjungan kerja sekaligus Monitoring dan Evaluasi (Monev) di Kecamatan Long Pujungan, Kabupaten Malinau, Rabu (18/11/2026).
Dalam pertemuan bersama camat, kepala desa, perangkat daerah dan tokoh masyarakat di Aula Kantor Kecamatan Pujungan, persoalan konektivitas wilayah menjadi salah satu pembahasan utama.
Ingkong mengatakan, Pemprov Kaltara terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan pembangunan infrastruktur, terutama akses jalan yang menghubungkan kawasan pedalaman dan perbatasan.
“Upaya ini harus dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian terkait, terutama untuk mendapatkan dukungan pembiayaan pembangunan jalan,” ujarnya.
Ia mengakui, kemampuan keuangan daerah mengalami penyesuaian akibat kebijakan efisiensi anggaran nasional. APBD Kaltara yang sebelumnya sekitar Rp3,7 triliun kini menjadi sekitar Rp2,4 triliun.
Meski demikian, kondisi tersebut tidak menghentikan upaya pemerintah daerah memperjuangkan pembangunan infrastruktur melalui dukungan pendanaan pemerintah pusat.
Sebelumnya, Gubernur Kaltara bersama jajaran telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mendorong pembangunan akses jalan di wilayah pedalaman.
Salah satu jalur yang diperjuangkan adalah akses darat dari Malinau menuju Long Pada hingga Long Pujungan, termasuk konektivitas yang menghubungkan wilayah perbatasan Kalimantan Timur.
Menurut Ingkong, pembangunan jalan tersebut sangat penting untuk memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus distribusi kebutuhan pokok. Dengan akses darat yang memadai, ketergantungan masyarakat terhadap transportasi sungai diharapkan dapat dikurangi.
Kebutuhan Jalan dan Jembatan Jadi Perhatian
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Pemprov Kaltara, Syaiful Bachri, melalui Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Administrasi Pembangunan, Berly, mengatakan pihaknya telah melakukan analisis terhadap kebutuhan infrastruktur di kawasan perbatasan.
Analisis tersebut terutama menyasar kebutuhan pembangunan jalan dan jembatan yang menjadi penunjang konektivitas ant wilayah, khususnya di kawasan pedalaman yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses transportasi.
Menurutnya, pemetaan kebutuhan infrastruktur menjadi bagian penting dalam mendorong percepatan pembangunan, sehingga usulan program yang diperjuangkan pemerintah daerah dapat lebih terarah sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan.
Selain infrastruktur jalan dan jembatan, penguatan jaringan telekomunikasi juga menjadi perhatian Pemprov Kaltara.
Ingkong mengungkapkan, pemerintah provinsi telah menyampaikan usulan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital agar sejumlah menara Base Transceiver Station (BTS) yang telah dibangun di wilayah pedalaman, termasuk Long Pujungan, Alango dan Long Nawang, dapat kembali diaktifkan dengan layanan jaringan 4G.
Keberadaan jaringan komunikasi dinilai penting, bukan hanya untuk mempermudah komunikasi masyarakat, tetapi juga mendukung pelayanan administrasi pemerintahan desa, pelaporan, hingga kegiatan belajar mengajar di sekolah.
“Upaya membuka keterisolasian empat kecamatan di wilayah ini terus kita perjuangkan. Harapannya, mobilitas masyarakat dan distribusi kebutuhan pokok semakin mudah dan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada jalur sungai,” jelasnya.
Pemprov Kaltara berharap dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan jalan, jembatan dan penguatan jaringan telekomunikasi dapat mempercepat pemerataan pembangunan. Dengan konektivitas yang semakin baik, masyarakat di pedalaman dan perbatasan diharapkan memiliki akses lebih mudah terhadap pelayanan publik, pendidikan, serta kebutuhan ekonomi.




