WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memperkuat perencanaan pembangunan berbasis data untuk memastikan kebijakan yang disusun lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. Langkah ini dilakukan melalui pembahasan lima isu strategis pembangunan daerah tahun 2026.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., menegaskan pentingnya data yang akurat dan valid sebagai landasan dalam menentukan arah pembangunan. Hal itu disampaikannya saat membuka High Level Meeting (HLM) Pembahasan Lima Isu Tematik Pembangunan Daerah Provinsi Kaltara Tahun 2026 di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Kaltara, Senin (26/10).
Menurut Denny, perencanaan pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan dokumen administratif. Data yang tersedia harus mampu menggambarkan kondisi riil daerah, mengukur capaian program, sekaligus mengidentifikasi persoalan yang membutuhkan penanganan.
“Data bukan sekadar angka dalam dokumen perencanaan. Data harus membantu kita memahami kondisi daerah, melihat capaian, mengenali masalah, dan menentukan kebijakan pembangunan yang tepat,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, lima isu strategis menjadi fokus pembahasan. Pertama, peningkatan produktivitas ekonomi daerah yang inklusif, bernilai tambah, dan berkelanjutan. Kedua, transformasi ekonomi hijau, ekonomi biru, dan pengembangan energi baru terbarukan.
Ketiga, pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas serta penguatan kohesivitas masyarakat. Keempat, peningkatan konektivitas wilayah dan pemerataan akses terhadap layanan dasar. Kelima, penguatan tata kelola pemerintahan dan tata kelola perbatasan yang berkualitas.
Denny menilai kelima isu tersebut saling berkaitan dan membutuhkan penanganan secara terpadu. Karena itu, koordinasi lintas perangkat daerah menjadi faktor penting agar kebijakan yang dirumuskan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi mampu menjawab tantangan pembangunan secara menyeluruh.
Ia juga meminta seluruh peserta memberikan masukan berdasarkan kondisi nyata di lapangan, pengalaman penyelenggaraan pemerintahan, serta data valid yang dimiliki masing-masing perangkat daerah.
“Kita tidak cukup hanya memiliki data. Data tersebut harus diolah menjadi dasar kebijakan yang tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Buku Profil Jadi Referensi Kebijakan
Selain membahas isu strategis, HLM tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat pemanfaatan data melalui penyusunan Buku Profil Pembangunan Daerah Provinsi Kaltara Tahun 2026.
Denny menyambut baik penyusunan buku yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kaltara bersama Program SKALA. Menurutnya, buku profil tersebut diharapkan menyajikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi, perkembangan, dan capaian pembangunan daerah.
Dokumen itu juga diharapkan menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policy, sehingga keputusan pembangunan tidak hanya bertumpu pada asumsi, tetapi didukung informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Denny menyampaikan apresiasi kepada Bapperida Kaltara, para tenaga ahli, Program SKALA, serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan buku dan penguatan pemanfaatan data pembangunan daerah.
“Semoga buku profil pembangunan daerah tahun 2026 ini memberikan manfaat nyata dalam memperkuat kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan, demi terwujudnya fondasi Kalimantan Utara yang kokoh sebagai beranda depan NKRI yang maju, makmur, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Bapperida Kaltara Bertius, S.Hut., Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Kaltara Dr. H. Iskandar, S.IP., M.Si., serta narasumber dan tenaga ahli penyusun Buku Profil Pembangunan, Fahmi Prayoga, S.E., dan Mochammad Ubaidillah, S.AP., bersama tim Program SKALA.
