WARTA, NUNUKAN – Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Donal, menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap penderitaan masyarakat adat yang menjadi korban konflik agraria di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia.
Ia menegaskan bahwa konflik tanah adat bukan sekadar persoalan hukum, melainkan menyangkut martabat bangsa dan kedaulatan rakyat di garis depan NKRI.
“Konflik agraria di perbatasan bukan hanya masalah lokal. Ini tentang harga diri bangsa dan perlindungan terhadap warga negara yang menjaga tapal batas,” ujarnya dengan nada tegas.
Menurut Donal, banyak kisah pilu di balik sengketa lahan yang belum terselesaikan hingga kini. Ia menggambarkan bagaimana petani kehilangan kebun, ibu-ibu menangis karena rumah digusur, dan anak-anak tumbuh dalam ketidakpastian akan masa depan mereka di tanah sendiri.
“Setiap hektare tanah yang diperebutkan menyimpan air mata rakyat. Jangan biarkan mereka terus berjuang sendirian di tanah yang seharusnya milik mereka,” ucapnya penuh empati.
Politikus asal wilayah perbatasan ini menyebut perjuangan masyarakat adat bukanlah bentuk perlawanan terhadap pembangunan, melainkan upaya mempertahankan hak hidup yang sah dan bermartabat.
“Mereka bukan penghambat pembangunan, justru benteng terakhir negara. Masyarakat adat di perbatasan adalah wajah sejati Indonesia yang berjuang tanpa pamrih,” tambahnya.
Donal menutup pernyataannya dengan menyerukan agar semua pihak menempatkan manusia di atas kepentingan modal.
“Hukum harus berpihak pada kebenaran dan kemanusiaan, bukan pada kekuasaan dan kepentingan investasi,” tandasnya.
