WARTA, NUNUKAN – Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Donal, mendesak Pemerintah Pusat mengambil langkah nyata dalam penyelesaian konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat dan perusahaan pemegang izin konsesi di wilayah perbatasan Kalimantan Utara.
Desakan itu disampaikan Donal saat mendampingi perwakilan masyarakat adat dalam audiensi dengan Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta, belum lama ini.
“Negara tidak boleh terkesan lemah menghadapi persoalan yang menyangkut kepentingan rakyat banyak. Pemerintah harus berpihak pada keadilan. Konflik agraria di Nunukan sudah terlalu lama dibiarkan tanpa kepastian,” tegas Donal.
Ia menyoroti lambatnya penyelesaian konflik lahan yang justru membuat masyarakat adat semakin terpinggirkan di tanah mereka sendiri. Menurutnya, banyak warga yang tiba-tiba diklaim tinggal di dalam kawasan konsesi perusahaan, sehingga kehilangan akses terhadap legalitas tanah dan fasilitas pembangunan.
Donal meminta KLHK turun langsung ke lapangan untuk memastikan penyelesaian konflik dilakukan secara objektif dan berkeadilan. Ia juga mengusulkan pembentukan tim investigasi bersama yang melibatkan unsur pemerintah pusat, DPR, pemerintah daerah, serta masyarakat adat.
“KLHK tidak cukup hanya menerima laporan di meja. Mereka harus melihat langsung kondisi warga yang hidup dalam ketidakpastian di tanah leluhur mereka,” ujarnya.
Selain itu, DPRD Nunukan berencana mengajukan rekomendasi resmi kepada KLHK, Kementerian ATR/BPN, dan Komisi IV DPR RI agar melakukan evaluasi terhadap izin perusahaan yang masih memicu konflik di lapangan.
“Negara harus hadir dan tegas. Jangan sampai masyarakat kehilangan haknya hanya karena kalah dalam urusan administrasi,” tegasnya.
