WARTA, TARAKAN — Kegiatan pendalaman tugas anggota DPRD Kabupaten Nunukan menjadi ajang penting untuk memperkuat kapasitas dan profesionalitas para wakil rakyat. Kegiatan ini digelar di Swiss-Belhotel Tarakan, Rabu (15/10/2025), dan dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) yang diwakili oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Kaltara, Pollymaart Sijabat.
Dalam sambutannya, Pollymaart Sijabat menegaskan bahwa peningkatan kapasitas anggota DPRD merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.
“Pendalaman tugas ini menjadi kunci bagi DPRD untuk memahami peran dan tanggung jawabnya dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dengan kapasitas yang kuat, DPRD akan mampu bekerja lebih profesional, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Pollymaart.
Ia juga menambahkan bahwa kegiatan semacam ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memfasilitasi peningkatan kualitas lembaga legislatif, agar dapat menjalankan fungsi secara efektif dan adaptif terhadap dinamika pembangunan daerah.
Kegiatan yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD Nunukan ini menghadirkan narasumber dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri), yakni Ir. Gunawan, M.A.
Dalam paparannya, Gunawan menjelaskan bahwa pendalaman tugas tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga pada kemampuan analisis dan pengambilan keputusan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“DPRD perlu memahami proses penyusunan kebijakan publik dan mekanisme pengawasan yang efektif, agar fungsi legislasi berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Selama kegiatan berlangsung, para anggota DPRD Nunukan terlibat aktif dalam diskusi terkait isu-isu strategis daerah, seperti efektivitas pelaksanaan Perda, peningkatan pelayanan publik, dan penguatan produk hukum daerah.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Nunukan, Hamsing, S.Pi., menambahkan bahwa DPRD saat ini tengah membahas enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif, di mana tiga di antaranya telah disetujui bersama dengan pihak eksekutif.
“Kami menargetkan 11 Perda dapat diselesaikan tahun ini. Enam di antaranya merupakan inisiatif DPRD dan lima lainnya usulan Pemerintah Daerah,” terang Hamsing.
Ia berharap, kegiatan pendalaman tugas ini dapat memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menghadirkan kebijakan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Dengan semangat pembelajaran dan profesionalisme, DPRD Nunukan berkomitmen untuk terus berbenah dan berkontribusi nyata dalam pembangunan daerah.
