WARTA, TARAKAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan komitmennya dalam memperkuat sistem keamanan siber demi menjaga keberlanjutan layanan publik berbasis digital. Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya mendorong penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di seluruh wilayah Kaltara.
Komitmen tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Provinsi Kaltara, Dr. H. Iskandar Alwi, S.IP., M.Si., saat membuka Workshop Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS)Provinsi Kaltara di Ruang Pertemuan RSUD dr. Jusuf SK Tarakan, Senin (14/10).
Iskandar yang hadir mewakili Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Provinsi Kaltara, Dr. Bustan, S.E., M.Si., menegaskan bahwa penguatan keamanan siber bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang harus dipenuhi di era digitalisasi layanan publik.
“Komitmen kita dalam SPBE tidak hanya pada penyediaan infrastruktur digital yang paripurna, tetapi juga pada pembangunan pertahanan siber yang tangguh untuk menjamin kelancaran layanan publik,” ujar Iskandar.
Ia mengingatkan bahwa ancaman siber bersifat lintas batas dan global, sehingga perlu kolaborasi erat dan kesiapsiagaan di seluruh level pemerintahan.
“Ancaman siber tidak lagi mengenal batas wilayah. Karena itu, kesiapan dan respons cepat dari Tim TIS di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota menjadi kunci utama,” tambahnya.
Melalui workshop ini, Iskandar berharap terbentuk kesamaan persepsi dan prosedur kerja di antara seluruh anggota Tim TIS. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas teknis dan koordinasi untuk membangun sistem tanggap insiden yang terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan.
Sementara itu, Plt. Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi DKISP Kaltara, Dewi Martha Silaen, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut mendapat pendampingan langsung dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Turut hadir mendampingi kegiatan yaitu Firman Maulana, S.E., Sandiman Ahli Madya dari Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN.
Dukungan ini menjadi bukti keseriusan pemerintah pusat dalam memperkuat ekosistem keamanan siber di daerah. Dengan sinergi antara BSSN dan Pemprov Kaltara, diharapkan sistem pertahanan data dan layanan digital publik di Kaltara semakin kuat, aman, dan responsif terhadap berbagai ancaman.
“Melalui pembentukan dan pelatihan Tim TIS ini, kita ingin memastikan bahwa setiap layanan publik digital di Kaltara dapat diakses masyarakat dengan aman, lancar, dan optimal,” tutup Iskandar.
Dengan pelaksanaan workshop ini, Tim Tanggap Insiden Siber Kaltara diharapkan semakin solid dan siap menghadapi potensi serangan siber di masa mendatang — menjaga kedaulatan data daerah sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah.
