TANJUNG SELOR – Meski sebagian besar kabupaten di Kalimantan Utara mencatat capaian tinggi dalam akreditasi Puskesmas, dua daerah masih menghadapi tantangan besar: Kota Tarakan dan Kabupaten Tana Tidung.
Tarakan memiliki 6 Puskesmas, namun hanya satu yang berhasil naik ke strata madya. Lima lainnya masih bertahan di level dasar. Kondisi ini cukup mengejutkan, mengingat Tarakan sebagai kota dengan fasilitas kesehatan relatif lebih lengkap dibanding daerah lain.
“Akreditasi tidak hanya soal sarana, tetapi juga kesiapan SDM, tata kelola, dan manajemen. Tarakan perlu pembenahan lebih serius agar bisa sejajar dengan daerah lain,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kaltaran Usman.
Sementara itu, Tana Tidung dengan lima Puskesmas juga masih tertinggal. Dari jumlah tersebut, hanya tiga yang terakreditasi dengan rincian satu dasar dan dua madya. Dua Puskesmas lainnya belum memenuhi standar. Keterbatasan tenaga kesehatan, kurangnya sarana prasarana, serta lemahnya manajemen menjadi faktor penyebab.
Selain itu, dukungan anggaran di tingkat kabupaten juga berpengaruh terhadap percepatan akreditasi. Perbedaan capaian ini tampak mencolok jika dibandingkan dengan Bulungan, Nunukan, dan Malinau yang sudah menyelesaikan akreditasi hampir seluruh Puskesmas. Bahkan Bulungan dan Nunukan sudah mencapai 100 persen.
“Akreditasi tidak bisa instan. Perlu komitmen dan pembenahan menyeluruh. Kami terus dampingi Tarakan dan Tana Tidung agar segera mengejar ketertinggalan,” ujarnya.
Pemerintah provinsi menargetkan seluruh Puskesmas di Kaltara bisa terakreditasi penuh dalam waktu dekat. Tidak hanya berhenti pada level dasar atau madya, tetapi juga naik ke strata utama dan paripurna.
“Pemerataan pelayanan kesehatan adalah prioritas. Masyarakat di Tarakan dan Tana Tidung harus mendapat hak yang sama dengan daerah lain,” tegasnya. Dengan dukungan pembinaan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta penguatan fasilitas, diharapkan Tarakan dan Tana Tidung bisa segera menyusul daerah lain.
Akreditasi bukan sekadar syarat administratif, tetapi fondasi penting untuk menjamin mutu layanan kesehatan di seluruh Kaltara. (*)
