WARTA, TANJUNG SELOR – Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltara, H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si, menegaskan pentingnya percepatan pelaksanaan program kerja serta optimalisasi serapan anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara.
Hal tersebut disampaikan Datu Iqro saat memimpin apel gabungan di Lapangan Agatis, Senin (7/7) pagi, yang diikuti oleh seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam arahannya, Datu Iqro menyampaikan beberapa poin penting. Salah satunya adalah terkait keikutsertaan perwakilan OPD dalam berbagai kegiatan koordinasi. Ia meminta agar setiap OPD dapat menugaskan pegawai yang benar-benar membidangi dan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan kegiatan.
“Saya harap ke depan, kepala OPD dapat mengirimkan pegawai yang memang membidangi tugas tersebut, agar hasil rapat atau kegiatan bisa lebih maksimal,” ujarnya.
Datu Iqro juga mengingatkan tentang pentingnya ketertiban dan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia menyinggung pelaksanaan apel dan pelantikan PPPK pada 23 Juni lalu, di mana ditemukan sejumlah pegawai yang tidak mengikuti kegiatan dengan tertib.
“Bapak Gubernur sudah berulang kali mengingatkan pentingnya disiplin ASN. Ini harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Memasuki pertengahan tahun anggaran 2025, Datu Iqro menekankan kepada seluruh OPD agar segera merealisasikan program kerja yang telah direncanakan. Ia menyoroti bahwa rendahnya serapan anggaran dapat berdampak pada hasil audit dan penilaian kinerja pemerintah daerah.
“Bagi OPD yang serapannya masih di bawah 50 persen, saya minta untuk tidak menunda pelaksanaan program. Jangan tunggu akhir tahun, segera eksekusi,” katanya.
Datu Iqro juga mengingatkan agar setiap pelaksanaan program kerja selalu merujuk pada visi-misi Gubernur, RPJMD, Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja (Renja) OPD masing-masing.
“Kegiatan harus sesuai arah kebijakan pembangunan daerah. Perencanaan dan pelaksanaan harus berjalan selaras,” pungkasnya.
Apel gabungan ini menjadi bagian dari upaya penguatan disiplin, koordinasi, dan percepatan kinerja birokrasi Pemprov Kaltara guna mendukung pencapaian target pembangunan di tahun 2025.
