WARTA, TARAKAN – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan kunjungan kerja ke Kantor BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Rabu (2/7/2025). Pertemuan ini menjadi ajang strategis untuk membahas sejumlah persoalan penting terkait optimalisasi layanan kesehatan, khususnya dalam rangka percepatan pencapaian Universal Health Coverage (UHC) dan evaluasi pelaksanaan program Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Rombongan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV, Dr. H. Syamsuddin Arfah, didampingi sejumlah anggota DPRD lainnya seperti Dino Andrian, Supaad Hadianto, Vamelia, Listiani, Ruman Tumbo, dan Muhammad Hatta. Turut hadir pula perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi Kaltara dan jajaran pimpinan BPJS Kesehatan Cabang Tarakan.
Bahas Kualitas dan Keberlanjutan Layanan
Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang rapat BPJS, sejumlah isu krusial diangkat. Mulai dari ketepatan data kepesertaan PBI, hambatan teknis dalam pelayanan JKN, hingga keberlanjutan pembiayaan oleh pemerintah daerah.
Syamsuddin Arfah menekankan bahwa pelayanan kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara, dan penyelenggara jaminan sosial seperti BPJS harus memastikan tidak ada warga yang terpinggirkan dalam sistem layanan kesehatan nasional.
“Kami ingin memastikan masyarakat Kaltara benar-benar terlindungi, baik secara administrasi maupun dalam pelayanan nyata di fasilitas kesehatan. Tidak boleh ada diskriminasi,” ujarnya tegas.
Tak Hanya Kuantitas, Tapi Kualitas
Komisi IV juga mendorong BPJS dan Dinas Kesehatan untuk lebih memperhatikan aspek kualitas layanan dan kemudahan akses, terutama bagi masyarakat kelompok rentan dan tidak mampu.
Menurut Syamsuddin, pencapaian UHC di Kaltara tidak cukup hanya dengan angka kepesertaan yang tinggi. Yang lebih penting adalah layanan yang setara, mudah diakses, dan berkualitas.
Koordinasi Lintas Sektor Diperkuat
Pertemuan ini juga menggarisbawahi pentingnya koordinasi lintas sektor, baik antara DPRD, pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, maupun BPJS, untuk memastikan program jaminan kesehatan nasional benar-benar menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
BPJS Kesehatan menyambut baik masukan dari Komisi IV dan berkomitmen memperkuat sinergi demi peningkatan pelayanan dan perluasan jangkauan peserta, terutama dari segmen PBI yang didanai oleh APBD dan APBN.
