WARTA, TANJUNG SELOR — Di tengah meningkatnya mobilitas dan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Utara (Kaltara), provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia ini masih berhadapan dengan tantangan lama: operasi speedboat non-reguler yang tak memiliki izin resmi namun menjadi tumpuan utama masyarakat pedalaman dan perbatasan.
Plh Kepala Bidang Pelayaran Operasional Dishub Kaltara, Massahara, menyebutkan bahwa keberadaan speedboat non-reguler sudah terlanjur melekat dalam aktivitas masyarakat karena kepraktisannya.
“Speedboat non-reguler lebih fleksibel. Mereka bisa menjangkau rute-rute kecil yang tak dilayani kapal reguler. Biayanya pun lebih terjangkau, terutama untuk angkutan barang dalam jumlah besar,” ujar Massahara, Jumat (21/11/2025).
Akses Penting, Risiko Tinggi
Namun di balik perannya yang vital, ada ancaman keselamatan yang terus membayangi. Banyak speedboat non-reguler beroperasi tanpa izin, tanpa alat keselamatan memadai, bahkan tanpa memenuhi standar kelaikan dasar.
“Kekhawatiran soal keselamatan semakin terasa. Masih banyak praktik yang membahayakan penumpang,”tegasnya.
Salah satu contoh yang kerap terjadi berada di Pelabuhan Malundung Tarakan. Speedboat non-reguler kerap bermanuver mendekati kapal besar, termasuk kapal Pelni, untuk menjemput penumpang secara langsung begitu mereka turun dari kapal.
“Praktik ini sangat berbahaya. KSOP Kelas III Tarakan telah berulang kali melarangnya dan penertiban akan dilakukan bersama seluruh pihak terkait,” kata Massahara.
Dilema yang Tak Sederhana
Pemerintah daerah menghadapi situasi sulit. Jika speedboat non-reguler dihentikan sepenuhnya, ribuan warga pedalaman bisa terisolasi dan roda ekonomi ikut tersendat. Tetapi jika dibiarkan begitu saja, keselamatan publik menjadi taruhan.
Massahara menjelaskan bahwa dari hasil kajian, pelarangan total bukanlah solusi. Justru pendekatan dengan pemberian insentif agar pengusaha mau mengurus izin dan memenuhi standar keselamatan dinilai lebih efektif.
Para pemilik speedboat sendiri, kata dia, sebenarnya memahami pentingnya legalitas. Namun mereka mengaku proses perizinan rumit, memakan biaya, dan membutuhkan waktu panjang sehingga banyak memilih jalan pintas.
Perlu Integrasi ke Sistem Transportasi Resmi
“Tantangannya sekarang adalah bagaimana membuat para ‘pengusaha bayangan’ ini bergabung dalam sistem transportasi resmi. Fungsi speedboat sangat penting, tinggal bagaimana menjadikannya aman dan sesuai aturan,” jelasnya.
Massahara menegaskan bahwa keselamatan harus menjadi prioritas. Setiap perjalanan dengan speedboat yang tidak memenuhi standar bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga membahayakan nyawa masyarakat di wilayah perbatasan.
“Risiko itu nyata dan terjadi setiap hari. Karena itu kita harus menemukan solusi cepat dan tepat,”pungkasnya.
