WARTA, TARAKAN – DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Panitia Khusus (Pansus) III terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Rapat lanjutan finalisasi digelar belum lama ini, menandai langkah serius dalam merumuskan arah kebijakan energi yang berkelanjutan di wilayah perbatasan tersebut.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Pansus III, H. Yancong, dan dihadiri Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara, Biro Hukum Setda Provinsi, serta tim pakar DPRD.
Dalam pertemuan ini, pembahasan difokuskan pada penelaahan pasal per pasal dalam draf Ranperda. Tujuannya adalah memastikan bahwa substansi materi sudah relevan dengan kebutuhan daerah serta selaras dengan regulasi yang lebih tinggi di tingkat nasional.
“Hari ini kita masuk tahap krusial, yakni finalisasi pembahasan teknis dan sinkronisasi hasil kunjungan lapangan. Ini penting agar Ranperda benar-benar mencerminkan kondisi dan kebutuhan energi Kaltara,” ujar H. Yancong.
Pansus juga melakukan sinkronisasi dengan hasil kunjungan kerja sebelumnya untuk memperkaya substansi regulasi yang tengah dibahas. Hal ini dinilai penting agar kebijakan energi yang dirancang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga implementatif dan berdampak langsung pada masyarakat.
Setelah finalisasi ini, draf Ranperda akan dilanjutkan ke tahap harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) sebagai bagian dari proses legalisasi.
“Kita ingin regulasi ini menjadi landasan kuat bagi pengelolaan energi yang efisien, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat. Energi adalah sektor strategis yang tak bisa lepas dari rencana besar pembangunan daerah,” tambah Yancong.
Dengan adanya Ranperda RUED, diharapkan Kaltara memiliki arah kebijakan energi yang jelas untuk mendorong ketahanan energi daerah, mendukung transisi energi bersih, dan membuka peluang investasi di sektor energi.
