WARTA, TARAKAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Bekerja sama dengan Program Sinergi, Kolaborasi & Akselerasi untuk Layanan Dasar (SKALA), Pemprov Kaltara menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025.
Kegiatan ini resmi dibuka pada Senin (2/6/2025) di Swiss-Belhotel Tarakan oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si, mewakili Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum.
Dalam sambutannya, Datu Iqro menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam terselenggaranya kegiatan tersebut, khususnya Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Kaltara yang menjadi inisiator.
“Masih banyak masyarakat yang belum menikmati kemudahan dan keterjangkauan atas pelayanan dasar. Karena itu, pembangunan berbasis SPM menjadi sangat krusial agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan kehadiran negara,” ujar Datu Iqro.
Ia menekankan bahwa keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan akses pelayanan dasar yang merata dapat menjadi pendorong utama peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Tak hanya itu, Datu Iqro juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif menggerakkan seluruh potensi sumber daya yang ada, termasuk menggandeng masyarakat dan sektor swasta dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif.
“Pemprov Kaltara berkomitmen terus berinovasi dan bekerja secara profesional dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Semua ini adalah bagian dari upaya kami untuk mewujudkan Kaltara yang Maju, Makmur, dan Berkelanjutan, dengan mengedepankan kekuatan lokal,” imbuhnya.
Menambah semangat, Datu Iqro mengungkapkan bahwa pada 23 Mei 2025 lalu, Pemprov Kaltara berhasil meraih penghargaan SPM Award 2025 sebagai Provinsi dengan Kinerja Terbaik di Regional Kalimantan.
“Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi atas kerja keras kita bersama. Namun perlu diingat, tujuan utama kita bukan semata meraih penghargaan, melainkan bagaimana kita benar-benar menghadirkan layanan publik yang berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Dengan adanya Bimtek ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan semakin memahami pentingnya penerapan SPM dalam pembangunan daerah, serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih responsif, efektif, dan merata di seluruh wilayah Kalimantan Utara.