spot_img
More
    spot_img

    Achmad Djufrie Ingatkan Pokir DPRD Kaltara Harus Sesuai Aturan dan Dokumen Perencanaan

    WARTA, TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), H. Achmad Djufrie, mengingatkan seluruh pihak agar pelaksanaan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD benar-benar mengikuti ketentuan perundang-undangan dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

    Penegasan itu disampaikan sebagai bagian dari komitmen DPRD Kaltara dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta menghindari potensi penyimpangan dalam proses pembangunan.

    Achmad Djufrie menyatakan, arahan dan pendampingan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi pedoman penting bagi penyelenggara pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif. Melalui arahan tersebut, setiap pihak diharapkan memahami batas kewenangan serta prosedur yang harus dipatuhi dalam menjalankan tugas.

    “KPK ini kan datang khusus memberikan arahan dan petunjuk, apa yang bisa kita kerjakan dan apa yang tidak boleh dikerjakan,” tegasnya.

    Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan harus diterapkan sejak tahap perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan program di lapangan. Dengan demikian, kebijakan yang diambil tidak hanya menjawab kebutuhan masyarakat, tetapi juga memiliki dasar administrasi dan hukum yang jelas.

    Secara khusus, ia menekankan agar Pokir DPRD tidak berjalan di luar mekanisme perencanaan daerah. Aspirasi masyarakat yang dihimpun dan diperjuangkan melalui DPRD harus diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan sehingga proses penganggaran hingga realisasinya dapat dipertanggungjawabkan.

    “Pokir juga harus berjalan sesuai dokumen perencanaan. Jangan sampai pelaksanaannya tidak sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan,” ujarnya.

    Achmad Djufrie menilai, keterpaduan antara aspirasi masyarakat dan perencanaan pemerintah daerah penting untuk menjaga transparansi penggunaan anggaran. Mekanisme yang tertib juga memungkinkan program pembangunan dilaksanakan secara terukur dan sesuai kebutuhan.

    Ia memastikan DPRD Kaltara tetap menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku serta arahan KPK.

    Baca Juga:  Aset Tetap Pemprov Kaltara Tembus Rp10,6 Triliun, Naik Rp200 M

    “Kita harus mengikuti petunjuk yang diberikan agar dalam menjalankan tugas tidak salah melangkah,” katanya.

    Ia berharap koordinasi dan evaluasi bersama KPK dapat terus diperkuat sehingga sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kaltara semakin baik. Dengan tata kelola yang tertib dan berintegritas, program pembangunan diharapkan tepat sasaran serta memberikan manfaat bagi masyarakat Bumi Benuanta.

    SHARE:

    BERITA TERKAIT

    REKOMENDASI

    spot_img

    BERITA TERPOPULER

    spot_img

    BERITA TERBARU