WARTA, NUNUKAN – Harapan masyarakat Sebatik, Kabupaten Nunukan, untuk mendapatkan sambungan listrik gratis mulai memasuki tahapan pengusulan ke pemerintah pusat. Meski belum ada kepastian realisasi, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Muhammad Nasir, memastikan aspirasi tersebut akan terus dikawal agar berpeluang diwujudkan pada 2027.
Persoalan bantuan pemasangan sambungan listrik atau kWh meter gratis kembali mencuat saat Nasir menggelar reses di Kecamatan Sebatik. Dalam pertemuan yang menjadi titik kelima sekaligus penutup rangkaian resesnya di Kabupaten Nunukan itu, warga mempertanyakan tindak lanjut pendataan calon penerima bantuan yang sebelumnya dihimpun melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara.
Menjawab pertanyaan tersebut, Nasir menyampaikan bahwa data usulan masyarakat telah disampaikan oleh Dinas ESDM Kaltara kepada pemerintah pusat untuk diproses melalui program yang tersedia.
“Alhamdulillah, berdasarkan informasi yang ada, Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara sudah memasukkan data usulan bantuan pemasangan listrik gratis ke pemerintah pusat. Jadi, sekarang tugas kita adalah mengawal secara ketat agar usulan tersebut mendapatkan perhatian, dukungan program, dan alokasi anggaran sehingga harapan kita pada tahun 2027 bisa direalisasikan,” ujar Nasir.
Anggota Komisi II DPRD Kaltara tersebut mengingatkan bahwa masuknya data ke pemerintah pusat belum berarti seluruh usulan otomatis disetujui. Masih ada tahapan verifikasi, penetapan calon penerima, hingga penyesuaian dengan kebijakan dan ketersediaan anggaran.
Karena itu, ia meminta pemerintah provinsi tidak berhenti pada tahap pengiriman data. Komunikasi dengan kementerian terkait perlu terus dilakukan untuk mengetahui perkembangan, termasuk mengidentifikasi persyaratan yang masih harus dipenuhi.
“Jangan sampai data sudah masuk ke pusat, tetapi tidak kita kawal perkembangannya. Harus ada komunikasi aktif antara pemerintah provinsi dengan kementerian terkait. Kita ingin mengetahui sejauh mana prosesnya, apa kendalanya, dan langkah apa yang masih harus dipenuhi agar usulan tersebut bisa mendapatkan persetujuan,” tegasnya.
Listrik Bukan Sekadar Penerangan
Bagi Nasir, bantuan sambungan listrik gratis memiliki arti penting bagi keluarga berpenghasilan rendah. Sebab, listrik bukan hanya kebutuhan penerangan rumah, tetapi juga menunjang pendidikan anak, aktivitas rumah tangga, hingga kegiatan ekonomi produktif.
Ia memahami bahwa biaya awal pemasangan sambungan listrik dapat menjadi beban bagi keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas.
“Bagi keluarga yang mampu, mungkin biaya pemasangan listrik tidak terlalu menjadi persoalan. Tetapi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, biaya tersebut bisa menjadi beban yang cukup berat. Karena itu, bantuan pemasangan listrik gratis sangat berarti bagi mereka,” ungkapnya.
Nasir juga meminta pemerintah memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat mengenai perkembangan program tersebut. Jika terdapat kekurangan administrasi atau persyaratan, calon penerima perlu segera diberi tahu agar dapat melengkapinya.
Menurutnya, masyarakat tidak boleh dibiarkan menunggu tanpa kepastian informasi.
Ia berharap dukungan pemerintah pusat terhadap program bantuan listrik gratis dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat perbatasan, khususnya keluarga yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses listrik.
Nasir menegaskan, perjuangan belum selesai meskipun usulan telah disampaikan ke pusat. Pengawalan dan koordinasi harus terus dilakukan agar target 2027 tidak sekadar menjadi harapan masyarakat.




