WARTA, NUNUKAN – Keterbatasan kuota beasiswa dan minimnya informasi mengenai program bantuan pendidikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi keluhan masyarakat dalam agenda reses Anggota DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan.
Warga berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap akses pendidikan, terutama bagi pelajar dan mahasiswa dari wilayah perbatasan yang membutuhkan dukungan biaya untuk melanjutkan pendidikan.
Dalam dialog tersebut, masyarakat menilai kesempatan memperoleh beasiswa masih terbatas. Persoalan lainnya adalah informasi mengenai jadwal pendaftaran dan persyaratan program yang dinilai belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Menanggapi keluhan itu, Nasir mengatakan keterbatasan kemampuan keuangan daerah memang menjadi salah satu tantangan dalam memperluas program beasiswa. Namun, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi keterbukaan informasi kepada masyarakat.
“Kalau anggaran beasiswa kita terbatas, tentu harus kita pahami karena kondisi keuangan daerah sedang menghadapi tekanan. Tetapi informasi beasiswa harus tetap terbuka dan mudah diakses. Jangan sampai anak-anak kita kehilangan kesempatan hanya karena tidak mengetahui kapan pendaftaran dibuka dan apa persyaratannya,” tegas Nasir.
Menurut anggota Komisi II DPRD Kaltara tersebut, sosialisasi program pendidikan harus dilakukan secara lebih luas agar kesempatan mendapatkan beasiswa tidak hanya diketahui masyarakat di wilayah perkotaan.
Ia mendorong pemerintah menyampaikan informasi secara jelas, mulai dari persyaratan administrasi, jadwal pendaftaran, mekanisme seleksi, hingga pengumuman penerima bantuan.
Kanal informasi resmi juga perlu dioptimalkan agar masyarakat di desa-desa perbatasan dapat memperoleh informasi yang sama.
Sarana Pendidikan dan Rumah Ibadah Ikut Jadi Aspirasi
Selain persoalan beasiswa, warga Sebatik turut menyampaikan kebutuhan dukungan sarana pendidikan dan pembangunan rumah ibadah.
Nasir menilai aspirasi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pembangunan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga menyangkut peningkatan kualitas sumber daya manusia serta kehidupan sosial keagamaan.
Menurutnya, pembangunan daerah harus memperhatikan berbagai aspek secara seimbang. Pendidikan menjadi investasi jangka panjang, sementara keberadaan sarana ibadah turut mendukung kehidupan sosial masyarakat.
Seluruh usulan tersebut, kata dia, akan dipetakan berdasarkan skala prioritas, kewenangan, dan kemampuan anggaran pemerintah.
Lima Titik Reses di Nunukan Dituntaskan
Pertemuan di Sebatik sekaligus menutup rangkaian lima titik reses Nasir di Kabupaten Nunukan.
Sebelumnya, ia telah menyerap aspirasi masyarakat di Kelurahan Selisun, Jalan Angkasa Kelurahan Nunukan Timur, Jalan Antasari, serta Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat.
Dari seluruh pertemuan tersebut, berbagai kebutuhan masyarakat berhasil dihimpun. Mulai dari infrastruktur, bantuan ekonomi produktif, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan dasar seperti listrik dan air bersih.
Nasir mengakui tidak seluruh aspirasi dapat langsung direalisasikan. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah serta pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten menjadi sejumlah hal yang harus diperhitungkan.
Meski demikian, ia memastikan setiap aspirasi tetap akan diperjuangkan melalui mekanisme yang sesuai.
“Reses boleh selesai, tetapi perjuangan aspirasi masyarakat tidak boleh berhenti. Insyaallah, kita akan terus mengawal dan memperjuangkan setiap harapan masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan yang ada,” pungkasnya.
Ia berharap hasil reses tersebut menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama di kawasan perbatasan.




