spot_img
More
    spot_img

    Warga Sebatik Soroti Biaya Rehabilitasi Narkoba, Andi Yakub Siap Teruskan Aspirasi ke Instansi Terkait

    WARTA, NUNUKAN – Persoalan penanganan penyalahgunaan narkoba di wilayah Sebatik tidak hanya berkaitan dengan pencegahan dan penindakan, tetapi juga menyangkut keterjangkauan biaya rehabilitasi hingga efektivitas pembinaan bagi mantan warga binaan agar tidak kembali terjerat kasus serupa.

    Sejumlah persoalan tersebut mencuat dalam dialog bersama Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, H. Andi Yakub, S.Kep., Ners., saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika, dan Zat Adiktif Lainnya.

    Kegiatan berlangsung di Desa Setabu RT 08, Kecamatan Sebatik, Jumat (6/11/2026), dengan melibatkan masyarakat dari berbagai kalangan.

    Dalam kegiatan tersebut, Andi Yakub tidak hanya menyampaikan substansi regulasi, tetapi juga membuka ruang diskusi bagi warga untuk mengungkapkan berbagai kendala yang dihadapi dalam upaya penanganan narkoba di lingkungan mereka.

    Salah satu persoalan yang menjadi perhatian warga adalah keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga untuk membiayai rehabilitasi anggota keluarga yang mengalami ketergantungan narkotika.

    Selain itu, masyarakat turut mempertanyakan efektivitas pembinaan terhadap warga binaan kasus narkoba setelah menyelesaikan masa hukuman. Sebab, masih ditemukan kasus mantan warga binaan yang kembali menyalahgunakan narkoba, bahkan dengan tingkat penyalahgunaan yang dinilai semakin berat.

    Menanggapi aspirasi tersebut, Andi Yakub menyatakan akan menyampaikan berbagai masukan masyarakat kepada instansi terkait agar dapat menjadi perhatian dan ditindaklanjuti.

    Ia menilai, persoalan narkotika membutuhkan penanganan menyeluruh. Tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga harus disertai akses rehabilitasi, pembinaan, serta pendampingan setelah seseorang menyelesaikan proses hukum maupun rehabilitasi.

    Dalam pemaparannya, Andi Yakub menjelaskan bahwa Perda Nomor 3 Tahun 2021 menjadi landasan bagi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk membangun kerja sama dalam mencegah serta menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

    Baca Juga:  Pemprov Kaltara Hadiri Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih 2024: Momen Bersatu Menuju Masa Depan

    “Substansi sosialisasi ini menekankan aspek pencegahan, penanggulangan, serta pemahaman terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba. Perda ini menjadi dasar hukum bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama melindungi masyarakat,” ujarnya.

    Menurutnya, keberhasilan pencegahan narkoba tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat kepolisian. Keluarga, lembaga pendidikan, pemerintah, dan lingkungan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk membangun kesadaran serta mengawasi potensi penyalahgunaan narkotika.

    Ia juga menjelaskan mekanisme penanganan apabila masyarakat menemukan indikasi penyalahgunaan atau peredaran narkoba, termasuk prosedur pelaporan kepada kepolisian serta akses layanan kesehatan dan rehabilitasi melalui puskesmas maupun Badan Narkotika Nasional (BNN).

    Andi Yakub menegaskan, pelaksanaan Perda tidak boleh berhenti sebatas kegiatan sosialisasi. Perlu ada penerapan nyata melalui peningkatan kepedulian masyarakat dan penguatan koordinasi antarlembaga.

    “Perda Nomor 3 Tahun 2021 bukan sekadar kumpulan pasal hukum, melainkan komitmen bersama pemerintah, DPRD, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas narkoba, sehingga generasi mendatang memiliki masa depan yang lebih baik,” katanya.

    Ia berharap berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat Sebatik dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan instansi terkait, terutama dalam memperluas akses rehabilitasi, meningkatkan kualitas pembinaan, serta mencegah penyalahgunaan narkoba berulang.

    Melalui sosialisasi tersebut, DPRD Nunukan juga mendorong agar masyarakat semakin memahami hak, kewajiban, dan perannya dalam mendukung pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2021.

    Dengan demikian, upaya memerangi narkoba di wilayah perbatasan tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga mengedepankan pencegahan, pemulihan, dan perlindungan masyarakat secara berkelanjutan.

    SHARE:

    BERITA TERKAIT

    REKOMENDASI

    spot_img

    BERITA TERPOPULER

    spot_img

    BERITA TERBARU