WARTA, NUNUKAN – Tingginya kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) dinilai perlu diimbangi dengan ketersediaan fasilitas pemulihan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.
Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Muhammad Mansur, mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah segera mendorong pembangunan pusat rehabilitasi narkotika di Kaltara. Menurutnya, hingga kini keterbatasan fasilitas pemulihan masih menjadi kendala bagi masyarakat yang ingin menjalani rehabilitasi.
Mansur mengungkapkan, kondisi tersebut menjadi persoalan serius mengingat Nunukan berada di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia yang memiliki kerawanan terhadap peredaran narkotika.
Ia bahkan menyebut lebih dari 80 persen penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nunukan merupakan warga binaan dalam perkara narkotika. Angka tersebut, menurutnya, menunjukkan perlunya penanganan yang tidak hanya mengandalkan penindakan hukum, tetapi juga menyediakan jalur pemulihan bagi penyalahguna.
“Lebih dari 80 persen penghuni Lapas Nunukan merupakan warga binaan dengan kasus narkoba. Nunukan sebagai wilayah perbatasan RI–Malaysia juga dikenal sebagai salah satu jalur perlintasan peredaran narkotika. Ada penyalahguna yang ingin menggunakan hak rehabilitasinya, tetapi harus ke Tanah Merah atau Baddoka, Makassar. Jaraknya jauh dan biayanya tidak murah,” ujar Mansur, Jumat (13/11/2026).
Selama ini, masyarakat yang membutuhkan layanan rehabilitasi harus mengakses fasilitas di luar Kaltara, seperti Tanah Merah, Kalimantan Timur, maupun Baddoka di Makassar. Jarak dan biaya perjalanan menjadi kendala tersendiri bagi keluarga yang ingin mendampingi proses pemulihan.
Mansur menilai, pembangunan pusat rehabilitasi di Kaltara akan memperluas akses layanan sekaligus membantu pemerintah menangani persoalan narkotika secara lebih menyeluruh.
Ia juga mengingatkan pentingnya membedakan penanganan antara pecandu, korban penyalahgunaan, pengedar, dan kurir. Sebab, setiap orang memiliki tingkat keterlibatan dan kebutuhan penanganan yang berbeda.
Merujuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 54, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Namun, pelaksanaannya tetap harus mengikuti proses hukum serta asesmen sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut Mansur, fasilitas rehabilitasi nantinya perlu dilengkapi tenaga medis profesional dan layanan pemulihan yang terintegrasi. Penanganannya tidak cukup hanya melalui detoksifikasi, tetapi juga harus mencakup konseling psikologis, pembinaan sosial dan spiritual, serta pendampingan keluarga.
Bahkan, pembinaan keterampilan dan kemandirian juga perlu menjadi bagian dari program rehabilitasi agar pasien memiliki bekal untuk kembali menjalani kehidupan produktif setelah menyelesaikan pemulihan.
“Kita sering mendengar pemaparan BNN bahwa pecandu merupakan orang yang membutuhkan pengobatan melalui rehabilitasi. Jika hanya dipenjarakan, ada risiko mereka kembali terpapar jaringan peredaran gelap narkotika di dalam lapas. Persoalannya, Kaltara belum memiliki pusat rehabilitasi. Ini harus menjadi perhatian dan tanggung jawab pemerintah,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah memberikan perhatian serius terhadap kebutuhan fasilitas tersebut. Menurutnya, upaya pemberantasan narkotika harus berjalan beriringan dengan layanan pengobatan dan pemulihan bagi mereka yang menjadi korban penyalahgunaan.
“Penjara saja tidak cukup untuk menangani persoalan penyalahgunaan narkoba. Keberadaan pusat rehabilitasi akan mendukung pendekatan yang lebih humanis dan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika memiliki hak mendapatkan pengobatan,” pungkasnya.




