WARTA, TANJUNG SELOR – Kenaikan harga LPG nonsubsidi kemasan 5,5 kilogram atau Bright Gas hingga Rp155 ribu per tabung berpotensi memicu peralihan konsumen ke LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram. Kondisi ini menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) karena dapat meningkatkan tekanan terhadap ketersediaan gas melon di pasaran.
Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Perekonomian Setdaprov Kaltara, Wulan, mengatakan selisih harga yang cukup jauh antara LPG nonsubsidi dan subsidi berpotensi membuat sebagian masyarakat beralih menggunakan LPG 3 kg.
Menurutnya, harga Bright Gas yang tinggi tidak terlepas dari mekanisme distribusi Business-to-Business (B2B), yakni harga jual mengikuti mekanisme pasar tanpa intervensi pemerintah. Dalam skema tersebut, biaya logistik dan pengangkutan turut dibebankan pada harga yang dibayar konsumen.
“Gas Pink itu nonsubsidi, jadi seluruh ongkos angkut dibebankan langsung ke harga jual. Saat ini harganya bisa mencapai Rp155.000 per tabung. Ini yang kita khawatirkan, karena selisih harganya sangat jauh dengan gas 3 kg, ditakutkan semua orang akhirnya beralih mengincar gas 3 kg dan memicu kelangkaan di lapangan,” kata Wulan, Kamis (12/11/2026).
Untuk mengantisipasi dampak tersebut, Biro Perekonomian Setdaprov Kaltara mengingatkan pangkalan agar menjaga ketertiban penyaluran LPG 3 kg dan tidak menaikkan harga jual secara sepihak.
Wulan menegaskan, pangkalan harus tetap mengikuti Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku. Hingga saat ini, belum ada pengajuan resmi dari pemerintah kabupaten/kota terkait penyesuaian HET terbaru.
“Selama belum ada surat usulan dan SK resmi dari kepala daerah, pangkalan tidak diperbolehkan menaikkan harga LPG 3 kg,” tegasnya.
Biro Perekonomian berharap pengawasan distribusi tetap diperkuat agar LPG bersubsidi tersedia bagi masyarakat yang berhak menerima. Potensi peralihan konsumen akibat tingginya harga LPG nonsubsidi perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan persoalan baru di tingkat pangkalan maupun masyarakat.




