WARTA, TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Kalimantan Utara, Achmad Djufrie, melontarkan kritik keras kepada perusahaan yang dinilai masih belum memberi ruang memadai bagi tenaga kerja lokal. Ia menyebut sikap tersebut sebagai bentuk kurangnya kepedulian terhadap masyarakat sekitar.
Achmad menegaskan bahwa setiap investor yang masuk ke Kaltara memiliki kewajiban moral dan regulatif untuk memperdayakan masyarakat lokal. “Perusahaan yang beroperasi di sini harus memberi peluang bagi warga setempat untuk bekerja. Itu kewajiban yang tidak bisa ditawar,” ujarnya.
Ia menilai perusahaan yang enggan menyerap tenaga kerja lokal patut dicurigai keseriusannya. Achmad bahkan menyebut perusahaan demikian sebagai perusahaan yang tidak memiliki itikad baik. “Kalau mereka tidak mempekerjakan tenaga kerja lokal sesuai aturan, itu tanda bahwa komitmen sosial mereka lemah,” katanya.
Achmad mengingatkan bahwa pemerintah daerah telah mengatur batas minimal keterlibatan tenaga kerja lokal dalam kegiatan perusahaan. “Minimal 20 persen harus berasal dari masyarakat setempat. Ini bukan imbauan, tetapi aturan yang harus dipenuhi,” tegasnya.
