WARTA, TANJUNG SELOR – Pembenahan data kendaraan bermotor menjadi salah satu pekerjaan rumah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalimantan Utara (Kaltara) dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.
Pasalnya, masih ditemukan sejumlah kendaraan yang tercatat dalam sistem administrasi perpajakan, tetapi kondisi sebenarnya sudah tidak aktif. Mulai dari kendaraan yang ditarik perusahaan leasing, berpindah tangan tanpa dokumen resmi, rusak berat hingga lama tidak digunakan.
Kepala Bapenda Kaltara, Datu Iqro Ramadhan, mengatakan kondisi tersebut membuat validitas data kendaraan perlu dibenahi agar sesuai dengan keadaan di lapangan.
Menurutnya, data kendaraan yang tidak lagi aktif harus ditelusuri dan disesuaikan melalui mekanisme yang berlaku. Langkah ini penting agar basis data perpajakan daerah lebih akurat dan dapat menjadi acuan dalam menentukan potensi penerimaan pajak.
“Kendaraan tersebut meliputi unit yang ditarik leasing, berpindah tangan tanpa dokumen resmi, mengalami kerusakan berat hingga mangkrak,” ungkapnya.
Untuk itu, Bapenda Kaltara mulai mendorong penertiban melalui proses pembersihan data atau cleaning data. Pendataan dan verifikasi dilakukan agar kendaraan yang sudah tidak layak digunakan maupun tidak lagi dikuasai pemilik sebelumnya dapat ditangani sesuai ketentuan.
Upaya tersebut menjadi bagian dari pembenahan administrasi perpajakan sekaligus optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Datu Iqro menegaskan, validitas data menjadi hal penting dalam pengelolaan pajak daerah. Sebab, data yang tidak sesuai kondisi sebenarnya berpotensi menyulitkan proses pengawasan dan pemetaan wajib pajak.
Langkah pembenahan ini dilakukan di tengah capaian penerimaan pajak daerah Kaltara yang hingga 9 November 2026 telah mencapai 91,72 persen dari target.
Bapenda berharap penataan basis data kendaraan dapat memperkuat pengawasan, meningkatkan akurasi informasi wajib pajak, serta mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah ke depan.
