WARTA, TANJUNG SELOR — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat strategi kebijakan penerimaan daerah untuk mendukung agenda pembangunan nasional jangka panjang. Upaya ini dilakukan seiring dengan fokus pemerintah dalam meningkatkan rasio pajak daerah atau local tax ratio guna memperkuat kemandirian fiskal di daerah.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kaltara, H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., mengungkapkan bahwa penguatan kinerja pendapatan daerah memegang peranan krusial dalam mendanai berbagai program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Berdasarkan kajian indikator fiskal dan target pembangunan nasional, optimalisasi potensi pajak daerah harus terus digenjot melalui perluasan basis pajak serta inovasi pelayanan.
“Peningkatan rasio pajak daerah dan kemandirian fiskal merupakan kunci utama agar daerah mampu membiayai agenda pembangunannya secara mandiri. Oleh karena itu, Pemprov Kaltara terus mendorong inovasi, integrasi sistem pemungutan, serta perluasan objek pajak yang ada,” ujar Datu Iqro saat dikonfirmasi, Senin (26/10).
Datu Iqro memaparkan, secara nasional maupun regional, arah kebijakan penerimaan pemerintah berfokus pada pencapaian target strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.
Di mana target tax ratio nasional diproyeksikan meningkat dari realisasi sebelumnya di kisaran 9,31 persen menuju target 18 hingga 20 persen. Sejalan dengan hal tersebut, target local tax ratio juga diarahkan untuk mengalami lonjakan signifikan dari realisasi 1,16 persen menuju target 2,70 persen.
Untuk mencapai target ambisius tersebut di tingkat daerah, Bapenda Kaltara terus mengoptimalkan berbagai instrumen pajak potensial, termasuk pajak sektor kendaraan khusus, digitalisasi pemungutan, serta integrasi sistem perizinan yang terbukti efektif mendongkrak kepatuhan wajib pajak.
“Kami optimis melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak yang terintegrasi, kontribusi PAD terhadap kas daerah akan semakin menguat, sehingga kemandirian fiskal Pemprov Kaltara dapat terwujud secara berkelanjutan,” pungkasnya.
