WARTA, TANJUNG SELOR – Pembangunan Kalimantan Utara (Kaltara) tidak bisa bertumpu pada pemerintah semata. Sinergi seluruh elemen masyarakat, mulai dari perangkat daerah, instansi vertikal hingga pelaku usaha, menjadi kunci untuk menjaga kemajuan daerah sekaligus menjawab tantangan pembangunan ke depan.
Pesan tersebut disampaikan Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., seusai memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 Provinsi Kaltara, Minggu (25/10/2026).
Menurut Zainal, berbagai capaian yang diraih Kaltara selama ini merupakan hasil perjuangan bersama. Karena itu, momentum hari jadi provinsi termuda di Indonesia tersebut harus menjadi penguat semangat gotong royong untuk melanjutkan pembangunan.
“Ini bukan perjuangan saya sendiri, tetapi perjuangan kita semua. Seluruh masyarakat, perangkat daerah, instansi vertikal, pelaku UMKM, dan semua pihak telah mengambil bagian dalam membangun Kaltara agar semakin baik,” katanya.
Salah satu capaian yang disyukuri, lanjut Zainal, adalah kemampuan daerah menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi dalam beberapa bulan terakhir. Menurutnya, kondisi tersebut tidak terlepas dari koordinasi pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga kestabilan ekonomi daerah.
Selain persoalan ekonomi, sinergi lintas sektor juga berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Zainal menyebut penanganan karhutla di Kaltara menunjukkan hasil positif berkat kerja sama pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta instansi terkait.
“Kita bersyukur karhutla di Kaltara sudah dapat diatasi. Harapan kita, seluruh wilayah Kalimantan juga bisa terbebas dari kebakaran dan asap. Karena itu, kita perlu terus bekerja sama dan saling mendukung,” ujarnya.
Percepatan Infrastruktur Jadi Pekerjaan Rumah
Di balik berbagai capaian tersebut, pembangunan kawasan perbatasan masih menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan perhatian berkelanjutan. Sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Kaltara memerlukan infrastruktur jalan dan konektivitas yang memadai untuk memperlancar mobilitas masyarakat serta membuka keterisolasian sejumlah wilayah.
Zainal mengatakan, perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan pembangunan perbatasan semakin terlihat melalui kunjungan sejumlah pejabat, di antaranya Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Ir. Dody Hanggodo, M.PE., serta Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Tertinggal (BNPP-DT), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc.
Kunjungan tersebut dinilai menjadi kesempatan untuk melihat langsung kondisi lapangan, termasuk kebutuhan pembangunan jalan dan peningkatan akses antarkawasan perbatasan.
“Kaltara merupakan daerah 3T yang memang membutuhkan perhatian khusus. Kami bersyukur pemerintah pusat melihat langsung kondisi di lapangan, terutama kebutuhan pembangunan jalan dan konektivitas wilayah perbatasan,” katanya.
Pemerintah daerah berharap pembangunan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan dapat diselesaikan secara bertahap dalam dua tahun ke depan. Sementara itu, konektivitas antarwilayah ditargetkan rampung pada akhir 2028, dengan perkiraan kebutuhan anggaran mencapai Rp32 triliun.
Peningkatan konektivitas tersebut diharapkan tidak hanya mempermudah perjalanan masyarakat, tetapi juga memperlancar distribusi barang, menekan hambatan logistik, serta membuka peluang ekonomi baru bagi wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses.
Zainal menegaskan, peringatan HUT ke-14 Kaltara harus menjadi momentum untuk memperkuat kesinambungan pembangunan. Dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat diperlukan agar berbagai program dapat berjalan serta manfaatnya dirasakan secara merata.
Menurutnya, kemajuan Kaltara bukan semata-mata diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuan seluruh pihak bekerja bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah perbatasan dan daerah terpencil.
