WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mulai mematangkan peluang pembangunan bandara internasional yang secara khusus dapat mendukung aktivitas kargo dan logistik ekspor-impor.
Langkah awal tersebut ditandai dengan audiensi Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., bersama pimpinan Jo-An Group Pte Ltd dan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas III Tanjung Harapan, Hengki, S.Si., M.M., di Ruang Rapat Gubernur, Selasa (22/9).
Pertemuan ini menjadi bagian dari penjajakan investasi sekaligus pembahasan awal terkait rencana studi kelayakan pembangunan bandara baru yang diharapkan mampu memperkuat konektivitas udara dan rantai logistik di Kaltara.
Gubernur Zainal menyambut positif ketertarikan investor untuk melihat potensi pengembangan konektivitas udara internasional di wilayah Kaltara. Menurutnya, keberadaan bandara dengan fasilitas kargo terpadu akan memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas industri, perdagangan, serta hilirisasi komoditas unggulan daerah.
“Ini sangat strategis untuk mendukung ekspor-impor dan kargo udara skala internasional. Hasil perikanan dan pertanian Kaltara nantinya bisa langsung kita kirim ke luar negeri tanpa harus berputar ke daerah lain,” kata Zainal.
Ia menilai posisi geografis Kaltara yang berada di bagian utara Indonesia sekaligus berbatasan dengan negara tetangga menjadi salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan untuk membangun jalur distribusi yang lebih efisien.
Dengan konektivitas udara yang memadai, produk-produk unggulan Kaltara berpeluang memperoleh akses pasar yang lebih luas dengan waktu distribusi yang lebih singkat.
“Karena kita berada di wilayah paling utara, efisiensi biayanya jauh lebih murah dibanding pengiriman dari Jakarta atau daerah lain. Pemprov Kaltara siap memberikan dukungan penuh, memfasilitasi perizinan hingga kelengkapan dokumen yang dibutuhkan,” ujarnya.
Rencana tersebut juga dinilai memiliki keterkaitan erat dengan pengembangan kawasan industri dan ekonomi di Kaltara, termasuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanah Kuning–Mangkupadi.
Kepala Kantor UPBU Kelas III Tanjung Harapan, Hengki, mengatakan pihaknya mendukung langkah Pemprov Kaltara dalam membuka peluang pembangunan infrastruktur penerbangan berskala internasional.
“Kami sangat mengapresiasi langkah aktif Pak Gubernur. Tahap awal ini dimulai dengan kedatangan investor dan studi kelayakan, yang nantinya ditindaklanjuti melalui skema MoU dan pola kerja sama bisnis,” jelasnya.
Meski demikian, Hengki menegaskan pembangunan bandara baru harus dilaksanakan sesuai ketentuan dan tahapan regulasi yang berlaku.
Salah satu acuan yang digunakan adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara.
Menurutnya, studi kelayakan harus berjalan beriringan dengan pemenuhan sejumlah persyaratan administratif dan teknis. Di antaranya dokumen AMDAL, Rencana Terperinci (RTT), master plan, kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi dan kabupaten/kota, hingga kajian terhadap aspek sosial dan budaya masyarakat setempat.
“Seluruhnya menjadi satu kesatuan untuk syarat penetapan lokasi calon bandara,” terangnya.
Bagi investor, pembangunan bandara kargo internasional di Kaltara dinilai berpotensi memberikan dampak ekonomi terhadap kawasan utara Kalimantan, terutama dalam memperkuat konektivitas perdagangan dan distribusi barang.
Dengan dimulainya tahapan studi kelayakan, Pemprov Kaltara berharap peluang tersebut dapat berkembang menjadi proyek strategis yang memperkuat konektivitas daerah sekaligus membuka akses baru bagi produk Kaltara menuju pasar internasional.
Jika terealisasi, bandara kargo internasional ini tidak hanya menjadi infrastruktur transportasi, tetapi juga dapat menjadi salah satu simpul penting dalam mendukung pertumbuhan industri, perdagangan dan hilirisasi di Kaltara.
