WARTA, NUNUKAN – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, kembali menjadi perhatian. Stok di sejumlah stasiun pengisian disebut cepat habis, sementara masyarakat terpaksa membeli BBM eceran dengan harga mencapai Rp18 ribu hingga Rp20 ribu per liter.
Kondisi tersebut dinilai mulai membebani masyarakat sekaligus mengganggu aktivitas ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia itu.
Anggota DPRD Nunukan, Andi Yakub, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan segera mengambil langkah konkret untuk memastikan penyebab kelangkaan dan memperbaiki pola distribusi BBM di Sebatik.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya memastikan ketersediaan stok, tetapi juga perlu mengawasi bagaimana BBM disalurkan hingga benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
“BBM bukan sekadar komoditas perdagangan. Ini kebutuhan vital yang menopang aktivitas nelayan, pembudidaya rumput laut, petani kelapa sawit, pelaku usaha hingga angkutan barang,” ujarnya, Senin (14/9/2026).
Ia menilai persoalan pasokan BBM menjadi semakin berat ketika masyarakat harus membeli dengan harga tinggi. Padahal, sejumlah sektor produktif di Sebatik saat ini juga menghadapi tekanan biaya operasional.
Pembudidaya rumput laut, misalnya, masih menghadapi harga hasil produksi yang tidak stabil. Sementara itu, kebutuhan BBM tetap diperlukan untuk menunjang aktivitas produksi. Hal serupa dirasakan petani kelapa sawit yang membutuhkan solar untuk kegiatan panen dan pengangkutan hasil kebun.
Distribusi Perlu Diawasi dari Hulu hingga Hilir
Andi Yakub juga menyoroti informasi mengenai stok BBM di SPBU yang disebut cepat habis setelah pelayanan dibuka. Di tengah kondisi tersebut, muncul dugaan adanya pengambilan BBM dalam jumlah besar pada malam hari di luar jam pelayanan umum.
Ia menegaskan informasi tersebut harus diperiksa secara objektif dan tidak boleh langsung disimpulkan sebagai pelanggaran sebelum dilakukan verifikasi.
Menurutnya, pemerintah perlu memeriksa seluruh aspek, mulai dari legalitas dokumen, identitas penerima, volume pengambilan hingga kesesuaian peruntukan BBM.
“Yang harus dipastikan bukan hanya apakah pengambilan itu menggunakan dokumen atau tidak. Pemerintah juga harus memeriksa apakah dokumennya sah, volumenya sesuai, peruntukannya benar, dan tidak mengurangi hak masyarakat umum maupun pelaku usaha kecil,” tegasnya.
Untuk memastikan distribusi berjalan tepat sasaran, Andi Yakub mendorong Pemkab Nunukan segera membentuk tim pengawasan terpadu.
Tim tersebut dinilai perlu melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, Pertamina, kepolisian, unsur kecamatan hingga perwakilan masyarakat.
Pengawasan tidak hanya diarahkan untuk mengantisipasi potensi pelangsiran dan penimbunan, tetapi juga memastikan BBM yang disalurkan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan masyarakat.
Data Pasokan Diminta Dibuka
Selain pengawasan di lapangan, Andi Yakub meminta pemerintah lebih transparan mengenai distribusi BBM di Pulau Sebatik.
Informasi mengenai volume BBM yang masuk dan disalurkan ke SPBU, APMS, SPBUN maupun lembaga penyalur lainnya dinilai penting untuk diketahui.
Dengan data tersebut, pemerintah bersama masyarakat dapat melihat apakah kelangkaan disebabkan keterbatasan kuota, keterlambatan pengiriman, kapasitas distribusi atau faktor lainnya.
“Transparansi penting supaya masyarakat tidak hanya mendengar bahwa stok tersedia, tetapi juga mengetahui bagaimana BBM itu didistribusikan dan ke mana penyalurannya,” katanya.
Ia juga mendorong adanya langkah cepat untuk memulihkan kondisi, antara lain melalui penambahan suplai dan armada pengangkut, pengaturan jadwal distribusi, mekanisme pembelian yang lebih adil serta penyampaian informasi jadwal pelayanan kepada masyarakat.
Pemkab Nunukan juga dinilai perlu mengevaluasi kembali kecukupan kuota BBM untuk Sebatik dan mempertimbangkan mekanisme cadangan penyangga, sehingga gangguan distribusi tidak langsung berubah menjadi kelangkaan di tingkat masyarakat.
Andi Yakub menegaskan, persoalan BBM harus segera ditangani karena dampaknya tidak hanya dirasakan konsumen, tetapi juga sektor-sektor produktif yang menjadi penggerak ekonomi masyarakat Sebatik.
“Masyarakat tidak hanya membutuhkan imbauan untuk bersabar. Mereka membutuhkan kepastian kapan pasokan normal kembali, apa langkah darurat pemerintah, dan bagaimana persoalan ini tidak terus berulang,” pungkasnya.
