WARTA, TANJUNG SELOR – Kabar baik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara). Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., memastikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tetap dibayarkan hingga Desember 2026.
Kepastian tersebut disampaikan Denny untuk menjawab kekhawatiran ASN terkait kondisi fiskal yang tengah mengalami tekanan di berbagai daerah. Pasalnya, sejumlah pemerintah daerah di Indonesia dilaporkan melakukan pengurangan bahkan penghentian pembayaran TPP, hingga mengambil langkah merumahkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akibat keterbatasan anggaran.
Namun, menurut Denny, kondisi tersebut tidak terjadi di Kalimantan Utara. Ia menegaskan alokasi anggaran untuk pembayaran TPP ASN telah disiapkan dan tetap menjadi prioritas pemerintah daerah.
“Terkait kebijakan anggaran, kami sudah memastikan bahwa TPP yang telah dianggarkan pada tahun 2026 tetap terjaga dan dapat dibayarkan hingga bulan Desember,” tegas Denny.
Ia menjelaskan, kebijakan efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi hak-hak ASN, melainkan memastikan setiap pengeluaran pemerintah benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Menurutnya, seluruh perangkat daerah harus terus mengoptimalkan penggunaan anggaran dengan mengedepankan efektivitas, efisiensi, dan hasil yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik.
“Yang terpenting adalah memastikan setiap rupiah yang kita belanjakan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujarnya.
Denny menambahkan, kondisi fiskal pada semester kedua hingga akhir tahun masih bersifat dinamis. Oleh karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah diminta terus memperkuat koordinasi dan menjaga disiplin dalam pengelolaan anggaran agar program prioritas pemerintah tetap berjalan optimal.
“Saya berharap kita semua memahami langkah-langkah yang harus ditempuh agar kondisi ini dapat kita hadapi bersama,” katanya.
Dengan kepastian pembayaran TPP tersebut, Sekprov berharap seluruh ASN semakin termotivasi untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia menegaskan bahwa jaminan kesejahteraan yang diberikan pemerintah harus diimbangi dengan peningkatan kinerja, disiplin, serta pelayanan publik yang semakin berkualitas.
“Kalau TPP sudah dipastikan aman, maka tunjukkan kinerja terbaik. Tingkatkan pelayanan kepada masyarakat agar manfaat kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan,” pungkasnya.
