WARTA, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kali ini, Pemprov Kaltara menerima penghargaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) atas capaian tertinggi dalam pemanfaatan Katalog Elektronik (E-Katalog) Konstruksi selama Semester I Tahun 2026.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Sekretaris Utama LKPP, Iwan Herniwan, kepada Gubernur Kalimantan Utara yang diwakili Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setprov Kaltara, Amir Hamsyah, S.T., M.T., pada ajang Indonesia Catalog Expo and Forum – Indonesia Procurement Forum and Expo (ICEF-IPFE) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (30/7).
Pengakuan ini menjadi bukti komitmen Pemprov Kaltara dalam mendorong transformasi digital pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui pemanfaatan E-Katalog yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.
Selain mempercepat proses pengadaan, penggunaan E-Katalog juga dinilai mampu memperkuat implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) serta membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) untuk ikut berpartisipasi dalam belanja pemerintah.
Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Biro PBJ Setprov Kaltara, Azis, S.E., M.Sc., mengungkapkan capaian transaksi e-purchasing konstruksi Pemprov Kaltara hingga 30 Juli 2026 telah menunjukkan hasil yang menggembirakan.
“Per tanggal 30 Juli 2026, data di Inaproc pada kategori e-purchasing konstruksi sudah mencapai 26,41 persen dari total target e-purchasing konstruksi sebesar Rp76.859.245.312,” ujar Azis.
Ia menjelaskan, capaian tersebut berdasarkan data resmi yang dapat diakses publik melalui platform Inaproc, sehingga masyarakat dapat memantau perkembangan pengadaan pemerintah secara terbuka sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan.
Menurut Azis, digitalisasi sistem pengadaan melalui E-Katalog memberikan banyak manfaat, mulai dari mempercepat proses pengadaan dan pembayaran, meningkatkan efisiensi anggaran, hingga memperluas akses pelaku usaha lokal untuk menjadi penyedia barang dan jasa pemerintah.
“Pemanfaatan E-Katalog juga memberikan kesempatan yang lebih besar bagi pelaku UMKK lokal untuk ikut berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah, sehingga belanja daerah dapat memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Penghargaan dari LKPP ini menjadi salah satu indikator keberhasilan Pemprov Kaltara dalam mengimplementasikan sistem pengadaan yang modern, profesional, dan berbasis digital. Capaian tersebut sekaligus memperkuat komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa yang transparan, akuntabel, kompetitif, serta mampu mendorong penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan pelaku usaha lokal.
Ke depan, Pemprov Kaltara berharap prestasi ini menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus mengoptimalkan pemanfaatan E-Katalog sebagai instrumen pengadaan yang efektif, efisien, dan berintegritas dalam mendukung pembangunan daerah.
