WARTA, TANA TIDUNG – Menjaga hutan mangrove tidak cukup hanya dengan menanam pohon atau melindungi kawasan. Pemerintah desa dan masyarakat perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan agar pengelolaan kawasan pesisir benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat.
Komitmen tersebut diperkuat melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Personel KPH yang digelar Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tana Tidung di White Guest House, Selasa (28/7).
Kegiatan tersebut dibuka Kepala UPTD KPH Tana Tidung, Syafarudin, S.Hut. Ia menegaskan pentingnya pendekatan Participatory Land-Use Planning (PLUP) dalam menyusun tata kelola kawasan hutan dan pesisir.
Menurutnya, PLUP menempatkan data, kondisi nyata di lapangan, serta aspirasi masyarakat sebagai dasar dalam menentukan arah tata guna lahan.
“Pendekatan ini menempatkan data, kondisi lapangan, dan aspirasi masyarakat sebagai dasar penyusunan tata guna lahan,” kata Syafarudin.
Masyarakat Harus Terlibat Sejak Perencanaan
Syafarudin mengatakan, pengelolaan mangrove membutuhkan pendekatan kolaboratif. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat, pemerintah desa, dunia usaha maupun mitra pembangunan.
Pelibatan masyarakat sejak tahap perencanaan dinilai penting karena warga merupakan pihak yang paling dekat dengan kawasan dan memahami kondisi serta potensi wilayah secara langsung.
Dengan pendekatan tersebut, tata kelola mangrove diharapkan tidak hanya berorientasi pada perlindungan lingkungan, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar.
“Pengelolaan mangrove tidak bisa dilakukan sendiri. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan harus berjalan bersama agar kawasan pesisir tetap terjaga sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Dibekali Teknik Pemetaan hingga Analisis Tata Guna Lahan
Bimtek tersebut menjadi ruang untuk meningkatkan kemampuan personel KPH dalam menerapkan prinsip PLUP di lapangan.
Peserta mendapatkan materi mulai dari konsep dasar PLUP, teknik pengumpulan data, pemetaan partisipatif, analisis tata guna lahan hingga strategi membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Kemampuan tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas perencanaan pengelolaan kawasan hutan sehingga keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan data administratif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi faktual dan aspirasi masyarakat.
Syafarudin juga menyampaikan apresiasi kepada Forest Programme (FP) VI yang mendukung penyelenggaraan kegiatan, baik dari sisi teknis maupun pendanaan.
Dukungan tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia kehutanan di Kaltara, khususnya dalam menghadapi tantangan pengelolaan ekosistem pesisir yang semakin kompleks.
Mangrove Lindungi Pesisir dan Simpan Potensi Ekonomi
Syafarudin menjelaskan, mangrove memiliki fungsi ekologis yang sangat penting. Selain menjadi pelindung alami kawasan pesisir, ekosistem ini juga berperan dalam penyerapan karbon serta menjadi habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna.
Karena itu, setiap perencanaan pengelolaan mangrove harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan lingkungan, sosial dan ekonomi.
Pendekatan PLUP diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen untuk memastikan pemanfaatan kawasan dilakukan secara terukur dan tidak mengorbankan fungsi ekologis mangrove.
Di akhir kegiatan, Syafarudin mengajak seluruh peserta menjadikan bimtek tersebut sebagai ruang belajar sekaligus bertukar pengalaman agar pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan dalam pengelolaan kawasan hutan di lapangan.
“Keberhasilan perlindungan mangrove membutuhkan komitmen dan kerja sama semua pihak. Melalui peningkatan kapasitas ini, kita berharap tata kelola hutan semakin baik dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat hingga generasi mendatang,” pungkasnya.
Melalui penguatan kapasitas dan pendekatan partisipatif, KPH Tana Tidung diharapkan semakin mampu membangun tata kelola mangrove yang tidak hanya menjaga kelestarian pesisir, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat dan memperoleh manfaat secara berkelanjutan.
