WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menyalurkan bantuan keuangan senilai Rp2,852 miliar kepada 10 partai politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi Kaltara.
Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., di Aula Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (28/7).
Bagi Pemprov Kaltara, bantuan tersebut bukan sekadar dukungan anggaran kepada partai politik. Lebih dari itu, bantuan diharapkan menjadi instrumen untuk memperkuat kelembagaan partai, meningkatkan pendidikan politik, sekaligus mendorong terciptanya kehidupan demokrasi yang semakin sehat dan berkualitas.
Gubernur Zainal mengapresiasi kontribusi seluruh partai politik dalam menjaga kehidupan demokrasi sekaligus mendukung pembangunan daerah.
“Saya menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi seluruh partai politik dalam memperkuat demokrasi serta mendukung pembangunan daerah. Semoga sinergi ini terus terjalin dengan baik,” ujar Zainal.
Bukan Sekadar Bantuan, Ada Tanggung Jawab
Zainal berharap penyerahan bantuan keuangan parpol tidak berhenti sebagai agenda tahunan. Momentum tersebut harus dimanfaatkan untuk memperkuat kolaborasi antara Pemprov Kaltara, KPU, Bawaslu dan partai politik dalam membangun iklim politik yang sehat, transparan dan bertanggung jawab.
Menurutnya, partai politik mempunyai posisi penting dalam demokrasi. Selain menjadi wadah penyaluran aspirasi masyarakat, parpol juga memiliki tanggung jawab mencetak kader pemimpin serta memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
Karena itu, pemerintah daerah memberikan dukungan melalui bantuan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada Tahun Anggaran 2026, Pemprov Kaltara mengalokasikan Rp2.852.280.709 untuk bantuan keuangan kepada 10 partai politik. Besaran bantuan diberikan secara proporsional berdasarkan perolehan suara sah hasil Pemilu.
Berikut rincian bantuan yang diterima masing-masing partai:
- Gerindra: Rp495.147.583
- Golkar: Rp388.247.889
- Demokrat: Rp384.485.537
- PDI Perjuangan: Rp354.355.173
- Hanura: Rp335.795.815
- PKS: Rp285.875.637
- NasDem: Rp191.832.617
- PAN: Rp184.828.490
- PKB: Rp162.309.592
- PPP: Rp69.402.376
Gubernur Minta Diprioritaskan untuk Pendidikan Politik
Gubernur Zainal secara khusus meminta bantuan tersebut dimanfaatkan secara optimal, terutama untuk meningkatkan kualitas pendidikan politik bagi kader partai maupun masyarakat.
“Saya berharap bantuan keuangan ini dimanfaatkan secara tepat sasaran dan diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas pendidikan politik,” katanya.
Ia juga mengingatkan seluruh penerima bantuan agar mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
Menurut Zainal, dana tersebut berasal dari keuangan negara sehingga setiap penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku.
“Setiap rupiah yang disalurkan merupakan bagian dari keuangan negara yang bersumber dari masyarakat, sehingga penggunaannya harus tertib administrasi, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Sinergi Politik untuk Percepatan Pembangunan
Di akhir sambutannya, Zainal mengajak seluruh partai politik memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, DPRD, KPU dan Bawaslu.
Ia menilai sinergi yang baik antara seluruh pemangku kepentingan politik akan membantu menghasilkan kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Kolaborasi tersebut juga dinilai penting dalam mendukung agenda pembangunan Kaltara, mulai dari pengembangan kawasan perbatasan, pembangunan infrastruktur hingga percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning–Mangkupadi.
“Demokrasi yang berkualitas harus berjalan seiring dengan pembangunan yang berkualitas. Karena itu, mari kita bangun sinergi untuk mewujudkan Kaltara yang maju, makmur dan berkelanjutan,” pungkasnya.
