WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus mempercepat penyelesaian legalitas lahan sebagai tahapan krusial pembangunan Sekolah Rakyat, program prioritas pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kaltara, Pollymaart Sijabat, S.KM., M.AP., mengatakan proses di tingkat Kementerian Sosial telah memperoleh lampu hijau. Saat ini, fokus pemerintah daerah adalah menuntaskan proses sertifikasi lahan yang sedang bergulir di Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Bulungan.
“Di Kemensos, termasuk Sekretaris Jenderal, pada prinsipnya sudah menyatakan siap. Sekarang yang kami percepat adalah penyelesaian legalitas lahannya. Proses sertifikat sedang berjalan di BPN karena lahannya berasal dari kawasan transmigrasi,” ujarnya.
Menurut Pollymaart Sijabat, lahan yang diusulkan berada di Desa Ardimulyo, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, dengan luas lebih dari tujuh hektare. Lokasi tersebut telah dinilai memenuhi syarat untuk pembangunan Sekolah Rakyat yang mengusung konsep pendidikan berasrama.
Ia menjelaskan, lahan tersebut sebelumnya berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL) transmigrasi. Namun, secara prinsip pihak transmigrasi telah memberikan persetujuan untuk pelepasan lahan sehingga kini tinggal menuntaskan aspek administrasi dan penerbitan sertifikat.
Untuk mempercepat proses tersebut, Dinas Sosial Provinsi Kaltara telah menyampaikan surat resmi kepada Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Bulungan sebagai tindak lanjut pengurusan legalitas lahan. Saat ini, proses sertifikasi sedang bergulir di BPN Bulungan dan diharapkan dapat segera diselesaikan.
“Persetujuan dari pihak transmigrasi sudah ada. Tinggal proses administrasi dan sertifikasi di BPN yang kami dorong agar segera selesai,” katanya.
Dinsos Kaltara juga terus melakukan koordinasi intensif dengan BPN Bulungan dan instansi terkait agar seluruh tahapan administrasi dapat dipercepat. Menurutnya, penyelesaian sertifikat menjadi kunci agar pembangunan fisik Sekolah Rakyat dapat segera dimulai.
Ia menambahkan, dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan Sekolah Rakyat di Kaltara sudah sangat kuat. Bahkan, skema pembiayaan pembangunan telah disiapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga tidak ada lagi kendala dari sisi pendanaan.
“Yang kami kejar sekarang hanya penyelesaian legalitas lahan. Begitu sertifikat selesai, tahapan berikutnya dapat segera diproses karena dari Kemensos sudah siap,” tegasnya.
Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu inisiatif pemerintah pusat untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui sistem pendidikan berasrama yang dipadukan dengan pembinaan karakter dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Pemprov Kaltara optimistis penyelesaian sertifikasi lahan dapat segera dituntaskan sehingga pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Ardimulyo dapat segera direalisasikan. Kehadiran sekolah tersebut diharapkan mampu memperluas akses pendidikan sekaligus mencetak generasi unggul di Kalimantan Utara.(*)
