WARTA, TANJUNG SELOR —
TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mendorong pemerataan akses listrik hingga ke wilayah pedalaman dan perbatasan. Pemerintah menilai keberhasilan elektrifikasi seharusnya diukur dari jumlah masyarakat yang benar-benar menikmati layanan listrik, bukan sekadar status desa yang telah dialiri jaringan.
Kepala Dinas ESDM Kaltara, Dr. Ferdy Manurun Tanduklangi, S.E., M.Si., mengatakan masih terdapat perbedaan antara data rasio elektrifikasi yang dirilis PT PLN (Persero) dengan kondisi pelayanan listrik yang dirasakan masyarakat di lapangan.
Menurutnya, berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kaltara, tingkat pelayanan listrik kepada masyarakat diperkirakan baru menjangkau sekitar 61 persen penduduk.
“Yang menjadi perhatian kami bukan hanya angka rasio elektrifikasi, tetapi berapa banyak masyarakat yang benar-benar menikmati listrik setiap hari. Itu yang harus menjadi ukuran keberhasilan pelayanan,” ujarnya.
Ferdy menjelaskan, selama ini terdapat desa yang telah dikategorikan sebagai desa berlistrik meskipun baru sebagian kecil rumah tangga yang memperoleh sambungan listrik. Kondisi tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan pelayanan.
“Kalau dalam satu desa masih sedikit rumah yang menikmati listrik, tentu kebutuhan masyarakat secara keseluruhan belum terpenuhi. Karena itu kami berharap indikator pelayanan dapat lebih menggambarkan kondisi riil di lapangan,” katanya.
Ia menambahkan, tantangan pemerataan listrik di Kalimantan Utara memang tidak mudah. Luas wilayah, kondisi geografis yang berat, serta banyaknya permukiman terpencil menyebabkan pembangunan jaringan listrik konvensional membutuhkan investasi yang sangat besar.
“Di beberapa wilayah pedalaman jumlah penduduk relatif sedikit dan jarak antarkampung cukup jauh. Kondisi ini membuat pembangunan jaringan listrik menjadi lebih kompleks,” jelasnya.
Sebagai solusi, Dinas ESDM Kaltara terus mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
Wilayah yang memiliki intensitas sinar matahari tinggi dinilai sangat potensial memanfaatkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Sementara kawasan yang memiliki aliran sungai dapat dikembangkan melalui Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), sedangkan daerah dengan potensi angin dapat diarahkan untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB).
“Setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda. Karena itu solusi penyediaan listrik juga harus disesuaikan dengan potensi sumber daya yang dimiliki daerah tersebut,” ungkapnya.
Ferdy menegaskan, Pemprov Kaltara berkomitmen mempercepat pemerataan akses energi melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat, PLN, serta berbagai pemangku kepentingan agar masyarakat di wilayah terluar dan perbatasan memperoleh layanan listrik yang andal.
“Pembangunan sektor kelistrikan harus berorientasi pada pelayanan masyarakat. Target akhirnya bukan sekadar meningkatkan angka statistik, tetapi memastikan seluruh warga Kalimantan Utara, termasuk yang tinggal di pedalaman dan perbatasan, dapat menikmati listrik yang layak untuk mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan,” pungkasnya.
