WARTA, TANJUNG SELOR – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara) H. Denny Harianto, S.E., M.M., menegaskan pentingnya evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai fondasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.
Penegasan itu disampaikan saat membuka Workshop Peningkatan Kapasitas Evaluator LPPD dan Penyelenggaraan SPM Kabupaten/Kota se-Kaltara di Aula Tebengang Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltara, Tanjung Selor, Senin (18/5).
Mewakili Gubernur Kaltara, Denny menyampaikan apresiasi kepada seluruh narasumber, peserta, dan pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Ia menilai workshop ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, evaluasi LPPD bukan sekadar kewajiban administratif kepala daerah, tetapi menjadi instrumen strategis untuk mengukur sejauh mana kinerja pemerintahan daerah berjalan efektif dan akuntabel.
“Indikator-indikator yang ada dalam LPPD merupakan hal paling mendasar yang harus kita laksanakan sebagai pemerintah daerah,” ujar Denny.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat menjadikan LPPD sebagai salah satu instrumen pembinaan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang berlandaskan prinsip good governance.
Tak hanya itu, Denny juga menyoroti pentingnya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), terutama dalam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
“Kita sedang bicara tentang pemenuhan hak-hak paling mendasar masyarakat Kaltara. Jika target SPM tidak tercapai, artinya ada hak masyarakat yang belum tertunaikan dengan baik,” tegasnya.
SPM, lanjutnya, menjadi pilar utama dalam memastikan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, hingga pelayanan sosial dapat dirasakan masyarakat secara merata dan berkualitas.
Dalam kesempatan itu, Denny mengungkapkan capaian SPM di Kaltara menunjukkan tren positif. Pemerintah Provinsi Kaltara berhasil mencapai target 100 persen pada 2024 dan 2025, sementara sejumlah kabupaten dan kota juga mencatat peningkatan signifikan.
Ia turut menekankan pentingnya peran Inspektorat sebagai aparat pengawasan intern pemerintah dalam mengawal implementasi SPM agar berjalan sesuai regulasi dan tepat sasaran.
“Kita bukan sekadar penonton, melainkan motor penggerak, pengawal, sekaligus evaluator yang memastikan implementasi SPM berjalan sesuai regulasi, tepat sasaran dan akuntabel,” katanya.
Denny berharap melalui workshop tersebut, para peserta dapat memperkuat pemahaman terkait evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penerapan standar pelayanan minimal demi terciptanya pemerintahan yang profesional, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.
“Dengan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip good governance, kita dapat membawa Kalimantan Utara semakin maju dan sejahtera,” pungkasnya.
Kegiatan itu juga dirangkaikan dengan peluncuran aplikasi Siwaspada (Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) sebagai upaya mendukung pengawasan pemerintahan yang lebih efektif dan modern.
