WARTA, TANJUNG SELOR – Proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Bulungan terus berlanjut. Dalam rapat paripurna, DPRD Bulungan resmi menerima jawaban Pemerintah Daerah atas pemandangan umum fraksi-fraksi.
Wakil Ketua I DPRD Bulungan, Dwi Sugiarto, memastikan penetapan Ranperda akan dilakukan pada Senin, 1 September 2025, jika tidak ada perubahan jadwal.
“Insyaallah, kalau tidak ada perubahan, penetapan akan dilakukan Senin depan,” ujarnya.
Efisiensi Anggaran dan PAD Menurun
Salah satu isu utama yang mencuat adalah penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Dwi, kondisi ini bukan hanya terjadi di Bulungan, tetapi juga dialami secara nasional akibat kebijakan efisiensi fiskal pemerintah pusat.
“Anggaran dari pusat hingga daerah memang sedang efisiensi. Tapi kami mendorong agar Pemda lebih giat memaksimalkan PAD,” tegasnya.
Mewakili Pemkab Bulungan, Asisten III Bidang Administrasi Umum, Adi Irwansyah, menyampaikan apresiasi atas dukungan DPRD. Ia menegaskan, Pemda siap menuntaskan pembahasan bersama DPRD.
Realisasi Rendah, Langkah Percepatan Disiapkan
Dalam paparannya, Adi menyebutkan realisasi fisik semester I tahun 2025 baru mencapai 29,57%, sedangkan realisasi keuangan berada di angka 25,89% atau sekitar Rp605 miliar dari total belanja Rp2,33 triliun.
Ada beberapa faktor penyebab, antara lain:
-
Efisiensi anggaran sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
-
Transfer dana pusat yang belum terealisasi sepenuhnya.
-
Pekerjaan fisik yang sudah berjalan tetapi belum bisa dibayar karena alasan kontraktual.
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkab Bulungan menyiapkan sejumlah strategi, di antaranya mempercepat pelaksanaan kegiatan, memprioritaskan program berdampak langsung pada masyarakat, meningkatkan transparansi pengadaan barang/jasa, mengoptimalkan metode daring, memanfaatkan sisa anggaran untuk program prioritas, serta memperketat monitoring progres kegiatan.
“Dengan langkah ini, kami berharap kinerja keuangan dan pembangunan Bulungan dapat terus membaik meski di tengah tantangan fiskal nasional,” tegas Adi.
Penetapan Perubahan APBD 2025 dijadwalkan pekan depan, sekaligus menjadi dasar bagi Pemkab dan DPRD untuk mempercepat program prioritas yang menyentuh masyarakat.
