WARTA, NUNUKAN – Kolaborasi lintas sektor kembali diperkuat di Kabupaten Nunukan. Kali ini, sinergi antara layanan kesehatan dan perpajakan diwujudkan melalui pembukaan layanan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 di lingkungan RSUD Nunukan, Selasa (28/4).
Layanan yang digelar di Lantai 2 Gedung Atlas ini menghadirkan tim dari KPP Pratama Nunukan guna memudahkan pegawai, tenaga kesehatan, hingga pengunjung dalam melaporkan kewajiban pajak tanpa harus datang ke kantor pajak.
Direktur RSUD Nunukan, Andi Bau Tune Mangkau, menyambut positif kegiatan tersebut. Ia menilai kehadiran layanan SPT di lingkungan rumah sakit menjadi solusi praktis di tengah padatnya aktivitas pelayanan kesehatan.
“Dengan adanya layanan ini, pegawai tidak perlu meninggalkan tugas hanya untuk melaporkan pajak. Ini sangat membantu,” ujarnya.
Menurutnya, rumah sakit sebagai institusi pelayanan publik juga memiliki peran strategis dalam mendukung program pemerintah, termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.
Sementara itu, pihak KPP Pratama Nunukan menegaskan bahwa layanan jemput bola ini merupakan upaya untuk mendekatkan pelayanan sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya di sektor kesehatan.
“Kami ingin memastikan wajib pajak dapat melaporkan SPT Tahunan dengan mudah, tepat waktu, dan benar,” jelas perwakilan KPP.
Selain membuka layanan pelaporan, petugas juga memberikan pendampingan penggunaan e-Filing serta konsultasi perpajakan secara langsung. Hal ini sekaligus menjadi sarana edukasi untuk meningkatkan literasi pajak di kalangan masyarakat.
Antusiasme terlihat dari para pegawai dan pengunjung yang memanfaatkan layanan tersebut. Kemudahan akses serta pendampingan langsung dinilai sangat membantu, terutama bagi wajib pajak yang masih mengalami kendala teknis.
Kolaborasi ini menjadi contoh konkret integrasi pelayanan publik yang tidak hanya mempermudah masyarakat, tetapi juga mendorong peningkatan kepatuhan pajak sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan nasional.
Ke depan, sinergi serupa diharapkan dapat terus diperluas ke berbagai sektor, guna menghadirkan layanan publik yang semakin inklusif, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
