TANJUNG SELOR – Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Kaltara, Sapi’i, menegaskan bahwa terbitnya surat edaran gubernur terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi langkah strategis dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Menurutnya, kebijakan tersebut akan semakin mendorong kinerja Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) yang selama ini telah bekerja meningkatkan kontribusi PAD di Kalimantan Utara.
“Di Kaltara ini sudah ada Tim OPAD. Dengan adanya surat edaran tersebut, tentu semakin memacu semangat untuk meningkatkan PAD kita,” ujarnya.
Sapi’i menjelaskan, meskipun surat edaran bersifat administratif, namun memiliki dampak signifikan sebagai instrumen percepatan pembangunan daerah.
“Memang sifatnya administrasi, tetapi ini adalah salah satu instrumen penting untuk percepatan pembangunan. Karena ketika PAD meningkat, otomatis kemampuan fiskal daerah juga ikut menguat,” jelasnya.
Ia menambahkan, peningkatan PAD akan berdampak langsung pada kapasitas pemerintah dalam membiayai berbagai program pembangunan, khususnya belanja modal.
“Kalau PAD kita naik dari sektor pajak dan lainnya, maka kita punya modal untuk membangun—baik itu infrastruktur jalan, sekolah, maupun kebutuhan publik lainnya,” tegasnya.
Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 500.13.2/1497/B-ABANG/GUB yang mengatur kewajiban pelaku usaha dalam mendukung optimalisasi PAD.
Melalui kebijakan tersebut, seluruh perusahaan yang beroperasi atau memperoleh manfaat ekonomi di Kaltara diwajibkan untuk tertib membayar pajak daerah, menggunakan kendaraan berpelat KU, membuka kantor cabang di ibu kota provinsi, hingga menempatkan sebagian dana pada bank yang beroperasi di Kaltara.
Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kontribusi dunia usaha terhadap pembangunan daerah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
