WARTA, NUNUKAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendorong penguatan tata kelola pelayanan publik di daerah. Melalui Satuan Tugas (Satgas), KPK melakukan monitoring di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, Rabu (22/4/2026).
Salah satu titik yang menjadi perhatian adalah RSUD Kabupaten Nunukan, sebagai garda terdepan layanan kesehatan masyarakat sekaligus indikator penting kualitas pelayanan publik di daerah.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya KPK memastikan layanan publik berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan integritas. Selain itu, monitoring juga bertujuan memberikan penguatan pemahaman kepada aparatur pemerintah agar terhindar dari potensi pelanggaran dalam menjalankan tugas.
Direktur RSUD Nunukan, Andi Bau Tune Mangkau, menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan persiapan khusus dalam menyambut kunjungan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini merupakan bagian dari pembinaan rutin yang bersifat edukatif.
“Tidak ada persiapan khusus, karena ini bagian dari kunjungan Satgas untuk memberikan pemahaman terkait hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam pelayanan publik,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, dalam satu hingga dua tahun terakhir RSUD Nunukan terus melakukan pembenahan menyeluruh, baik dari sisi sistem maupun kualitas layanan kepada masyarakat.
“Perubahan yang kami lakukan cukup signifikan, terutama dalam hal akuntabilitas dan transparansi, dan itu sudah mulai dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa transformasi layanan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh perubahan paradigma pelayanan. Jika sebelumnya berorientasi pada institusi, kini RSUD Nunukan mengedepankan kebutuhan pasien sebagai prioritas utama.
“Dulu fokusnya rumah sakit, sekarang kami ubah menjadi pasien terlebih dahulu. Tujuannya agar layanan lebih dekat dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” tambahnya.
Pemerintah Kabupaten Nunukan menyambut positif kegiatan monitoring ini sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Pendampingan dari KPK dinilai menjadi langkah strategis dalam mendorong peningkatan kualitas layanan publik, khususnya di sektor kesehatan.
Dengan adanya penguatan ini, diharapkan seluruh OPD di Nunukan semakin optimal dalam memberikan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (*)
