WARTA, JAKARTA – Sejumlah persoalan krusial di sektor pendidikan dan kesehatan di Kalimantan Utara disuarakan Komisi IV DPRD Kaltara saat melakukan audiensi bersama DPD RI, khususnya dengan Komite III yang membidangi pendidikan dan kesehatan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltara, Ruman Tumbo, mengungkapkan bahwa pihaknya menyoroti terbatasnya kuota Program Indonesia Pintar (PIP), berkurangnya beasiswa pendidikan, serta minimnya tenaga dokter spesialis di daerah.
Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kualitas layanan dasar masyarakat, terutama di wilayah perbatasan dan daerah terpencil di Kaltara.
“Keterbatasan kuota PIP dan beasiswa membuat masih banyak masyarakat belum mendapatkan akses pendidikan yang layak. Di sisi lain, kekurangan dokter spesialis juga menjadi persoalan serius,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan kebutuhan daerah, termasuk Kalimantan Utara.
Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan kuota beasiswa khusus bagi putra-putri daerah Kaltara yang ingin menempuh pendidikan sebagai dokter spesialis.
“Kami sudah menyediakan kuota beasiswa untuk calon dokter spesialis bagi putra-putri Kalimantan Utara,” jelasnya.
Selain itu, terkait distribusi PIP, Filep mendorong pemerintah daerah agar lebih aktif berkoordinasi dengan dinas pendidikan guna memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Audiensi ini menjadi momentum penting bagi DPRD Kaltara untuk menyuarakan berbagai persoalan daerah di tingkat nasional, sekaligus mendorong hadirnya solusi konkret demi peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan di wilayah perbatasan Indonesia.
