WARTA, TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum secara resmi meluncurkan inovasi Sinergi dan Kolaborasi Multi Poverty Alleviation Subject untuk Akselerasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara (SIKOMPAS Kaltara) di Ruang Serbaguna Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Jumat (12/9) pagi.
Peluncuran inovasi ini dirangkaikan dengan Penandatanganan Deklarasi Bersama Pengentasan Kemiskinan di Kaltara oleh Gubernur Zainal bersama Forkopimda, akademisi, komunitas, hingga tokoh masyarakat. Acara kemudian dilanjutkan dengan diskusi terbuka.
Dalam sambutannya, Gubernur Zainal menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak sehingga lahir inovasi SIKOMPAS Kaltara. Menurutnya, kehadiran program ini merupakan momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam mengentaskan kemiskinan di Kaltara.
“Kemiskinan bukan sekadar angka statistik, tetapi wajah nyata penderitaan masyarakat kita, terutama mereka yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, akses pendidikan, kesehatan, maupun pekerjaan yang layak,” tegas Gubernur Zainal.
Berdasarkan data, angka kemiskinan di Kaltara mengalami tren penurunan dari 6,8 persen pada tahun 2020 menjadi 6,32 persen di tahun 2024. Namun, tantangan besar masih terlihat pada kesenjangan desa dan kota. Tahun 2024, tingkat kemiskinan pedesaan masih berada di 9,23 persen, jauh di atas perkotaan yang hanya 4,73 persen.
“Artinya tantangan kita tidak hanya menurunkan angka kemiskinan secara umum, tetapi juga mempersempit ketimpangan antar wilayah,” lanjutnya.
Pemprov Kaltara telah menetapkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama RPJMD 2025–2029, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Gubernur menegaskan, melalui SIKOMPAS Kaltara, kolaborasi multi pihak dapat lebih terarah. Pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media digabungkan dalam satu inovasi.
“Kita ingin memastikan program berjalan selaras, tidak tumpang tindih. CSR perusahaan bisa dimobilisasi lebih kreatif, monitoring dan evaluasi berjalan transparan, dan hasilnya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat miskin di Kaltara,” pungkasnya.
