WARTA, NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal meski kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) mulai disiapkan.
Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Nunukan, Raden Iwan Kurniawan, menegaskan bahwa penerapan WFH tidak akan mengganggu kinerja unit layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Untuk perangkat daerah yang bersifat pelayanan, tetap melaksanakan tugas seperti biasa. Jadi layanan publik dipastikan tetap berjalan normal,” ujarnya, Kamis (2/4/2026).
Ia menjelaskan, kebijakan WFH ini mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang penyesuaian sistem kerja ASN. Meski demikian, implementasinya di Nunukan masih menunggu pengesahan resmi dari Bupati.
“Secara formal, dalam waktu dekat setelah Bupati menandatangani, akan segera kita informasikan ke publik,” tambahnya.
Pemkab Nunukan saat ini tengah merancang skema kerja yang menyeimbangkan antara pelaksanaan WFH dan optimalisasi pelayanan publik. Unit-unit strategis, khususnya yang memberikan layanan langsung, tetap diwajibkan beroperasi seperti biasa.
Selain menjaga kualitas pelayanan, kebijakan ini juga diarahkan untuk meningkatkan efisiensi anggaran daerah. Pengurangan perjalanan dinas serta penggunaan bahan bakar menjadi salah satu fokus utama dalam kebijakan tersebut.
“Kita mengacu pada ketentuan pusat. Pelayanan publik harus tetap berjalan, namun ada tujuan efisiensi, terutama dalam penggunaan bahan bakar dan pembatasan perjalanan dinas,” jelasnya.
Pemkab Nunukan menargetkan aturan resmi terkait pelaksanaan WFH segera diterbitkan. Nantinya, seluruh mekanisme teknis akan diumumkan secara terbuka agar dapat dipahami dan diterapkan oleh seluruh perangkat daerah.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap kinerja ASN tetap optimal tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
