WARTA, NUNUKAN — Pembangunan akses jalan di Krayan kembali menjadi perhatian DPRD Nunukan. Infrastruktur yang menjadi urat nadi mobilitas masyarakat perbatasan tersebut dinilai membutuhkan penanganan berkelanjutan agar pembangunan yang sudah dilakukan tidak kembali sia-sia.
Anggota DPRD Nunukan, Rian, menilai pembangunan Jalan Krayan harus ditempatkan sebagai salah satu prioritas infrastruktur daerah. Menurutnya, akses jalan tidak hanya berkaitan dengan konektivitas antarwilayah, tetapi juga menentukan kelancaran distribusi kebutuhan pokok dan pergerakan ekonomi masyarakat.
Salah satu perhatian Rian adalah alokasi sekitar Rp900 juta dari APBD Nunukan untuk menangani ruas jalan yang sempat terputus di Krayan Selatan.
Ia menilai anggaran tersebut akan memberikan manfaat lebih besar apabila menjadi bagian dari program penanganan yang berkelanjutan.
“Pembangunan Jalan Krayan memang sudah seharusnya menjadi prioritas. Kalau terhenti, kondisi jalan akan kembali seperti semula dan kita terus mulai dari nol,” ujar Rian, Jumat (2/10/2026).
Menurutnya, perbaikan jalan tanpa dilanjutkan dengan program berikutnya berisiko membuat kerusakan kembali terjadi, terlebih ketika memasuki musim hujan.
Dampaknya bukan hanya dirasakan pengguna jalan. Distribusi pangan, aktivitas perdagangan, mobilitas masyarakat hingga pelayanan dasar juga ikut terganggu ketika akses utama mengalami kerusakan.
“Lebih baik diselesaikan. Mumpung sudah dimulai, akan sangat baik dilakukan sampai tuntas,” tegasnya.
Bukan Sekadar Jalan, tetapi Akses Kehidupan
Rian menegaskan, persoalan infrastruktur di Krayan memiliki dimensi yang lebih luas. Keterbatasan akses transportasi dapat memengaruhi pelayanan kesehatan, pendidikan hingga pemasaran hasil pertanian masyarakat.
Ia menyebut masih terdapat warga yang harus menghadapi perjalanan sulit ketika membutuhkan layanan kesehatan. Bahkan, dalam kondisi tertentu, warga sakit harus ditandu hingga puluhan kilometer menuju fasilitas kesehatan karena keterbatasan akses transportasi.
Di sektor ekonomi, persoalan serupa juga dirasakan petani. Hasil produksi masyarakat sulit dipasarkan secara optimal ketika akses distribusi tidak mendukung.
Rian mencontohkan komoditas durian merah yang memiliki nilai ekonomi, namun sebagian hasil panen tidak terserap pasar akibat kendala distribusi.
“Ini seharusnya menjadi perhatian seluruh stakeholder. Masyarakat Krayan adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak memperoleh pelayanan dan pembangunan,” katanya.
Perlu Kolaborasi Lintas Pemerintahan
Penanganan Jalan Krayan selama ini melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah kabupaten, provinsi hingga pemerintah pusat.
Karena itu, Rian menilai koordinasi lintas kewenangan harus diperkuat agar pembangunan tidak berjalan secara parsial dan terputus-putus.
Ia juga mengutip penjelasan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) bahwa selama status ruas jalan masih berupa jalan tanah, intervensi penanganan dapat dilakukan oleh berbagai pihak, terutama ketika terjadi kondisi darurat.
Salah satunya ketika jalan putus dan menghambat distribusi pangan maupun aktivitas ekonomi masyarakat di Krayan Timur.
“Artinya, kondisi darurat seperti jalan putus harus bisa segera ditangani karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Rian berharap pemerintah dapat menyusun pembangunan berdasarkan tingkat urgensi dan manfaat jangka panjang. Menurutnya, peningkatan anggaran untuk infrastruktur strategis diperlukan agar pemerintah tidak terus mengeluarkan anggaran untuk menangani kerusakan yang sama.
“Anggaran perlu ditingkatkan agar hasil pembangunan bertahan lama, bukan seperti meteran SPBU yang terus mulai dari nol,” katanya.
Selain Krayan, Rian juga mendorong perhatian terhadap akses jalan di Binusan Dalam serta pembenahan sistem drainase di Sebatik yang dinilai belum optimal dan turut berkontribusi terhadap persoalan banjir.
Ia meminta Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PU Perkim) bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait memperkuat koordinasi dalam menentukan skala prioritas pembangunan.
“Dinas PU, Perkim dan OPD lain harus berkomunikasi intens. Satukan persepsi mana yang urgen dan mana yang bisa ditunda. Libatkan kami DPRD dalam penentuan target pembangunan,” pungkasnya.
Bagi masyarakat Krayan, keberadaan jalan yang layak bukan sekadar persoalan infrastruktur. Akses tersebut menjadi penghubung menuju layanan dasar, pasar, pusat ekonomi, sekaligus bagian penting dari konektivitas kawasan perbatasan Nunukan.
