WARTA, TARAKAN – DPRD Kalimantan Utara melalui Komisi IV menyoroti pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah, khususnya terkait kualitas makanan yang dinilai belum memenuhi harapan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan peninjauan langsung ke beberapa sekolah di Tarakan, termasuk SMAN 1 Tarakan.
Dari hasil kunjungan tersebut, Komisi IV menemukan adanya persoalan pada kualitas makanan yang diterima siswa, yang dinilai tidak sebanding dengan anggaran yang telah dialokasikan.
“Kami cukup kecewa dengan kualitas paket makanan yang disajikan. Harus ada kesesuaian antara anggaran dan mutu yang diterima siswa,” ujarnya.
Tak hanya di SMAN 1 Tarakan, penghentian sementara distribusi makanan juga terjadi di sejumlah sekolah lain, seperti SMPN 2 Tarakan, SDN 034 Tarakan, dan TK Ar Royan.
Menurut Syamsuddin, kondisi ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam pelaksanaan program di lapangan, sehingga perlu dilakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap mitra penyedia makanan.
Ia menegaskan bahwa program MBG yang merupakan bagian dari kebijakan nasional tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan tertentu dengan mengorbankan kualitas gizi anak-anak.
“Program ini harus benar-benar memberikan manfaat bagi siswa, bukan justru menjadi celah untuk mencari keuntungan sepihak,” tegasnya.
Selain meninjau program MBG, Komisi IV juga melakukan kunjungan ke SMKN 4 Tarakan guna melihat kondisi sarana dan prasarana pendidikan.
Dalam kunjungan tersebut, turut dibahas terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2025 yang telah disetujui untuk sekolah. Dengan keterbatasan lahan dan meningkatnya jumlah siswa, pembangunan gedung bertingkat dinilai menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan ruang belajar.
DPRD Kaltara pun mendorong pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret, baik dalam perbaikan program MBG maupun pemenuhan infrastruktur pendidikan.
Sebagai tindak lanjut, Komisi IV berencana mengeluarkan rekomendasi resmi berdasarkan hasil temuan di lapangan, membuka ruang pengaduan bagi masyarakat dan media, serta menggelar rapat bersama pihak terkait guna memastikan adanya perbaikan ke depan.
“Kami tidak akan tinggal diam. Semua temuan akan kami tindak lanjuti agar kualitas layanan pendidikan, termasuk pemenuhan gizi siswa, benar-benar terjamin,” pungkasnya.
