WARTA, TANJUNG SELOR – Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Pollymaart Sijabat, SKM., M.A.P., memberikan arahan tegas saat memimpin apel pagi gabungan di Lapangan Agatis, Senin (12/1). Mewakili pimpinan, ia menginstruksikan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperkuat kesiapan administrasi dan menjaga integritas birokrasi.
Menghadapi evaluasi kinerja nasional tahun anggaran 2025 yang sudah di depan mata, Pollymaart mengingatkan para Kepala OPD agar proaktif dalam penyediaan data. Ia menegaskan bahwa akurasi data adalah kunci suksesnya evaluasi tahunan.
“Jangan sampai kita berada di situasi di mana data yang diminta tidak tersedia. Saya minta seluruh Kepala OPD menyiapkan data secara matang, karena ini adalah dasar penyempurnaan kinerja kita di tahun 2026,” tegas Pollymaart.
Terkait isu-isu penyalahgunaan administrasi yang marak di media sosial, Pollymaart memberikan peringatan keras. Ia menekankan pentingnya transparansi guna mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang selama ini menjadi standar prestasi Pemprov Kaltara.
Inovasi di Tengah Efisiensi Anggaran Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Pollymaart mengajak seluruh ASN untuk tidak patah arang. Ia mendorong lahirnya kreativitas dan inovasi baru sebagai solusi tanpa harus menabrak koridor aturan yang berlaku.
“Dibutuhkan kekompakan dan pola pikir positif. Setiap OPD harus memahami tanggung jawabnya terhadap penerimaan retribusi dan peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Pelayanan yang kita berikan harus berdampak langsung pada penguatan APBD 2026,” jelasnya.
Atensi untuk PPPK dan Tenaga Non-ASN Menutup arahannya, Pollymaart menyampaikan pesan khusus dari Gubernur Kaltara terkait kesejahteraan dan peran strategis Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) baik penuh waktu maupun paruh waktu, serta tenaga Non-ASN (PTT).
Ia meminta seluruh aparatur, tanpa terkecuali, untuk memberikan dedikasi terbaik bagi Bumi Benuanta. Ia mengingatkan bahwa meski pimpinan tidak selalu hadir secara fisik, marwah tugas sebagai pelayan publik harus tetap melekat dalam setiap tindakan.
“Mari kita jaga kekompakan. Fungsi koordinasi terhadap lima kabupaten/kota harus berjalan maksimal agar distribusi informasi merata dan pembangunan dapat terakselerasi dengan baik,” pungkasnya.
