WARTA, TANJUNG SELOR – Pembangunan di beranda terdepan NKRI, khususnya di Nunukan dan Malinau, tidak bisa dikerjakan dengan ego sektoral. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan (Adpem) Kaltara, Sapi’i, dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembangunan Kawasan Perbatasan di Hotel Crown, Tanjung Selor, Kamis (11/12/2025).
Dalam rapat yang mempertemukan Satuan Kerja Kementerian dengan Perangkat Daerah tersebut, Sapi’i menyoroti bahwa perbedaan regulasi dan prioritas antar-tingkatan pemerintah seringkali menjadi “kerikil” penghambat kemajuan.
“Wilayah kita punya karakter kompleks; luas wilayah besar tapi penduduk jarang dan akses sulit. Perbedaan prioritas dan birokrasi jangan sampai menghambat. Kita butuh kelembagaan yang kuat dan partisipatif untuk menyinkronkan visi misi,” tegas Sapi’i.
Ia menekankan bahwa koordinasi multi-level antara pusat, provinsi, dan kabupaten adalah harga mati. Melalui Monev ini, diharapkan realisasi fisik dan keuangan di perbatasan tidak hanya sekadar angka di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di wilayah terisolir.
