WARTA, TANJUNG SELOR – Kepala Biro Administrasi Pembangunan (Adpem) Provinsi Kalimantan Utara, Sapi’i, menghadiri rapat monitoring dan evaluasi (monev) pembangunan kawasan perbatasan yang digelar Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kaltara, Kamis (11/12/2025).
Rapat berlangsung di Hotel Crown, Jl. Skip II, Tanjung Selor, dan diikuti oleh satuan kerja kementerian serta perangkat daerah Provinsi Kaltara yang menangani program pembangunan di wilayah perbatasan.
Kegiatan ini diisi dengan pemaparan capaian fisik dan realisasi keuangan dari berbagai program yang berjalan sepanjang tahun. Setiap perangkat kerja memaparkan progres serta tantangan lapangan dalam mempercepat pembangunan pada kawasan strategis perbatasan.
Dalam diskusi, Sapi’i menyoroti tantangan besar pembangunan wilayah perbatasan Kaltara, termasuk di Kabupaten Nunukan dan Malinau yang memiliki karakteristik geografis dan sosial ekonomi yang unik.“Wilayahnya luas, persebaran penduduk jarang, dan banyak akses yang sulit dijangkau,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menuntut adanya koordinasi yang lebih kuat dan terstruktur antara pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota. Sinkronisasi visi dan misi menjadi penting agar pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Perbedaan prioritas, birokrasi, dan regulasi bisa menjadi hambatan. Karena itu dibutuhkan kelembagaan yang kuat, kolaboratif, dan partisipatif,” tegasnya.
Rapat monev ini menjadi momentum bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyamakan langkah, memastikan program yang berjalan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat perbatasan, sekaligus memperkuat posisi Kaltara sebagai beranda terdepan negara. (*)
