WARTA, TANJUNG SELOR — Biro Administrasi Pembangunan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara mempertegas perannya sebagai koordinator utama dalam mengawal berbagai usulan proyek infrastruktur pendukung sektor kelautan dan perikanan di wilayah Kaltara.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov untuk mendorong pengembangan sektor kelautan secara terpadu, sekaligus memperkuat arah pembangunan daerah berbasis potensi maritim.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Pemprov Kaltara, Sapi’i, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memastikan seluruh kebutuhan daerah dapat diakomodasi dalam perencanaan nasional.
Menurutnya, sejumlah persoalan mendasar di bidang kelautan masih perlu segera dicarikan solusi, seperti belum tersedianya Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) serta Balai Benih Ikan untuk kebutuhan budidaya laut dan payau.
“Biro Administrasi Pembangunan memastikan setiap usulan yang masuk ditelaah dengan matang. Kita verifikasi berdasarkan kebutuhan riil di lapangan dan kesesuaiannya dengan perencanaan serta jalur pendanaan,” ujar Sapi’i, Sabtu (15/11/2025).
Usulan tersebut mendapat respons positif dari Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang meminta Pemprov Kaltara menyusun dokumen teknis lebih detail sebagai dasar tindak lanjut dan kajian lanjutan di tingkat kementerian.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Biro Administrasi Pembangunan bersama Dinas Kelautan dan Perikanan langsung melakukan pendampingan dan penyempurnaan dokumen teknis agar dapat segera dinilai oleh KKP.
“Kami bergerak cepat setelah mendapatkan arahan kementerian. Setiap data dan dokumen harus akurat agar proses pengajuan dapat berjalan lancar,” jelasnya.
Melalui pengawalan intensif ini, Biro Administrasi Pembangunan berharap kebutuhan infrastruktur maritim di Kalimantan Utara dapat segera direalisasikan, sehingga mampu mendorong peningkatan ekonomi masyarakat pesisir dan memperkuat daya saing sektor kelautan di wilayah perbatasan.
