WARTA, NUNUKAN – Satu tahun kepemimpinan Bupati Nunukan H. Irwan Sabri bersama Wakil Bupati Hermanus mulai menunjukkan arah yang jelas. Di tengah keterbatasan anggaran, sejumlah program vital justru melaju dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Irwan usai rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025. Ia menegaskan, mayoritas program kerja pemerintah daerah telah berjalan sesuai rencana, meski masih ada yang belum sepenuhnya tuntas.
“Kami akui masih ada keterbatasan, terutama dari sisi anggaran. Tapi untuk program yang benar-benar vital dan mendesak, seperti air bersih, progresnya sudah sangat signifikan,” ujar Irwan, Jumat (28/3/2026).
Salah satu indikator membaiknya kinerja pemerintah daerah terlihat dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari dividen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam setahun terakhir, penerimaan dividen melonjak lebih dari 200 persen hingga menyentuh sekitar Rp2,6 miliar—tertinggi sepanjang sejarah Kabupaten Nunukan.
Di sektor kesehatan, pembenahan juga mulai membuahkan hasil. Irwan mengungkapkan, saat awal menjabat pihaknya menghadapi beban utang RSUD sebesar Rp28 miliar. Kini, kondisi keuangan rumah sakit mulai membaik.
“Dalam satu tahun, RSUD sudah mampu mencatatkan surplus dan berhasil membayar utang sekitar Rp9 miliar,” jelasnya.
Ia optimistis, dengan tren positif yang terus dijaga, seluruh utang RSUD dapat dilunasi paling lambat tahun 2027.
Tak hanya itu, program seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP telah terealisasi sepenuhnya. Pemerintah daerah berkomitmen melakukan evaluasi agar program tersebut semakin tepat sasaran dan berkelanjutan.
Di sektor ekonomi dan infrastruktur, dukungan terhadap pelaku UMKM terus digencarkan. Sementara itu, pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) sepanjang 50 kilometer telah rampung, membuka akses dari permukiman hingga ke desa-desa dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Irwan menekankan, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada perencanaan, tetapi juga konsistensi seluruh jajaran pemerintah daerah, termasuk organisasi perangkat daerah (OPD).
“Kunci ke depan adalah konsistensi dan soliditas. Program yang sudah berjalan harus terus dijaga agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Melalui penyampaian LKPJ ini, Pemkab Nunukan juga membuka ruang evaluasi dari DPRD sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan.
“Kami sangat mengharapkan masukan dari DPRD sebagai bahan evaluasi untuk terus memajukan Kabupaten Nunukan yang kita cintai bersama,” pungkasnya. (*)
