WARTA, TANJUNG SELOR -Pemerintah Kalimantan Utara (Kaltara) terus mendorong percepatan pembangunan kawasan Kota Mandiri sebagai pusat pemerintahan daerah. Komitmen tersebut kembali ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) pembangunan Kota Baru Mandiri yang diikuti Biro Administrasi Pembangunan bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Kaltara, Kamis (18/6/2026).
Rakor dipimpin oleh Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan Pengembangan Wilayah II Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Pertemuan tersebut membahas evaluasi kemajuan pembangunan Kota Mandiri sejak diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) tentang percepatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kalimantan Utara.
Dalam rapat dipaparkan sejumlah capaian pembangunan yang telah terealisasi di kawasan Kota Mandiri yakni pembangunan Kantor DPRD, rumah jabatan gubernur, dan beberapa infrastruktur strategis lainnya. Infrastruktur tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung fungsi Kota Mandiri sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kepala Biro Adpemb. Saiful Bachry. SE. MH melalui Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Pembangunan Kalimantan Utara, Berly, S.E., M.Si. menjelaskan bahwa meskipun kondisi fiskal daerah saat ini masih terbatas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tetap berupaya melanjutkan pembangunan kawasan Kota Mandiri secara bertahap.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus bergerak melaksanakan pembangunan di kawasan Kota Mandiri sesuai kemampuan fiskal yang tersedia. Beberapa infrastruktur strategis telah berhasil dibangun dan menjadi bukti komitmen daerah dalam mewujudkan pusat pemerintahan yang representatif,” ujar Berly.
Berly menambahkan, berakhirnya masa berlaku Instruksi Presiden sebelumnya menjadi tantangan tersendiri bagi percepatan pembangunan kawasan tersebut.
Oleh karena itu, pemerintah pusat diharapkan dapat menerbitkan Instruksi Presiden yang baru sekaligus memberikan dukungan pembiayaan khusus dari kementerian terkait.
“Dukungan tersebut sangat diperlukan untuk mempercepat penyelesaian pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kota Mandiri,” katanya.
Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, serta melaporkan pelaksanaan program pembangunan daerah, Biro Administrasi Pembangunan terus mengawal berbagai agenda strategis pembangunan, termasuk pengembangan Kota Mandiri. Peran tersebut menjadi penting dalam memastikan sinkronisasi antara program pemerintah daerah dengan kebijakan pembangunan nasional.
Menurut Berly, usulan percepatan pembangunan Kota Mandiri merupakan tindak lanjut dari permohonan yang telah disampaikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kepada pemerintah pusat melalui Gubernur Kalimantan Utara.
“Kami berharap adanya dukungan yang lebih kuat dari pemerintah pusat sehingga pembangunan Kota Mandiri dapat berjalan lebih cepat dan optimal. Kehadiran pusat pemerintahan yang terintegrasi akan mendukung efektivitas pelayanan publik sekaligus mendorong pertumbuhan kawasan di Kalimantan Utara,” pungkasnya.
