WARTA, NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan terus menggenjot upaya reformasi birokrasi melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Implementasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, dan Zona Integritas yang digelar Jumat (17/4/2026) di lantai 5 Kantor Bupati Nunukan.
Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WITA ini diikuti jajaran pimpinan daerah, mulai dari Wakil Bupati, Penjabat Sekretaris Daerah, Asisten III, kepala OPD, hingga aparatur sipil negara (ASN). Hadir pula narasumber dari Kementerian PANRB serta perwakilan Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Utara.
Wakil Bupati Nunukan, Hermanus, membuka kegiatan dengan membacakan sambutan Bupati Irwan Sabri. Dalam arahannya, ditegaskan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi terutama pada komitmen dan keteladanan pimpinan.
“Birokrasi yang akuntabel dan berintegritas tidak hadir secara instan. Semua berawal dari kepemimpinan yang mampu memberi arah dan contoh,” tegasnya.
Ia menambahkan, peran pimpinan sangat menentukan dalam memastikan kebijakan dan kinerja organisasi berjalan terukur serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Tanpa pemahaman yang kuat terhadap arah kinerja dan pengawalan berbasis data, hasil yang optimal sulit dicapai.
Selain itu, pembangunan budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, disiplin, dan tanggung jawab juga menjadi sorotan utama dalam mendorong konsistensi reformasi di seluruh perangkat daerah.
Sementara itu, narasumber dari Kementerian PANRB, Budi Prawira, dalam pemaparannya menekankan bahwa reformasi birokrasi saat ini diarahkan pada pencapaian kinerja yang konkret, terukur, dan berdampak langsung.
Ia menjelaskan pentingnya sinkronisasi antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan program di lapangan. Dengan begitu, setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan efektif.
“Data menjadi elemen kunci dalam proses monitoring dan evaluasi. Keputusan yang cepat dan tepat hanya bisa dihasilkan dari data yang akurat,” ujarnya.
Penguatan zona integritas juga menjadi perhatian penting, dengan menekankan komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik penyimpangan.
Melalui bimtek ini, seluruh perangkat daerah diharapkan mampu memahami arah kebijakan reformasi birokrasi secara lebih komprehensif, sekaligus mengimplementasikannya dalam tugas dan fungsi masing-masing. Tujuannya, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
