WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menghadapi tantangan baru dalam mengelola anggaran. Tekanan fiskal nasional membuat pemerintah daerah harus semakin selektif menentukan program yang akan dibiayai.
Sekretaris Provinsi Kaltara Denny Harianto mengatakan kondisi tersebut merupakan konsekuensi dari tekanan ekonomi global yang turut dirasakan Indonesia. Situasi geopolitik dan geoekonomi dunia berpengaruh terhadap perekonomian nasional dan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dampaknya tidak berhenti di tingkat pusat. Ruang fiskal yang terbatas dapat berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah dalam menyalurkan anggaran ke daerah.
“Ini bukan hanya persoalan Kaltara. Secara nasional kondisinya juga sama. APBN juga menghadapi tantangan karena situasi geopolitik dan geoekonomi global,” kata Denny.
Program Tak Bisa Lagi Berjalan Tanpa Prioritas
Menghadapi kondisi tersebut, Pemprov Kaltara mengarahkan perangkat daerah untuk lebih cermat dalam menyusun kegiatan.
Setiap OPD diminta memastikan program yang diusulkan benar-benar memiliki urgensi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kegiatan juga harus mempertimbangkan kemampuan fiskal agar tidak menimbulkan beban pembiayaan pada masa mendatang.
“Di tengah ruang fiskal yang terbatas, Pemprov Kaltara memilih mempertahankan belanja yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar pemerintahan dan masyarakat,” ujarnya.
Denny menekankan, penyesuaian anggaran tidak boleh mengorbankan pelayanan dasar. Pemerintah tetap memastikan kebutuhan utama pemerintahan berjalan, termasuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai serta operasional pelayanan.
Menjaga APBD Tetap Sehat
Bagi Pemprov Kaltara, efisiensi bukan semata-mata memangkas belanja. Yang lebih penting adalah memastikan setiap rupiah anggaran digunakan pada kebutuhan yang paling penting.
Karena itu, OPD diminta tidak hanya menghitung kebutuhan kegiatan, tetapi juga memikirkan kemampuan daerah dalam membiayainya secara berkelanjutan.
“OPD tidak cukup hanya melihat kebutuhan kegiatan, tetapi harus memperhitungkan kemampuan anggaran serta keberlanjutan pembiayaannya,” jelas Denny.
Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya menjaga kesehatan APBD Kaltara agar tetap stabil di tengah ketidakpastian ekonomi.
Pemerintah daerah, lanjutnya, harus realistis dalam menetapkan target pembangunan. Program prioritas tetap dijalankan, namun disesuaikan dengan kapasitas keuangan yang tersedia.
“Pemerintah harus realistis melihat kemampuan keuangan yang ada. Yang terpenting saat ini adalah menjaga stabilitas fiskal sambil memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” pungkasnya.
Dengan pendekatan tersebut, Pemprov Kaltara ingin memastikan keterbatasan fiskal tidak menghentikan roda pemerintahan, tetapi justru menjadi momentum untuk membangun perencanaan anggaran yang lebih disiplin, selektif, dan berorientasi pada hasil.
