WARTA, TANJUNG SELOR – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) siap menyelaraskan arah kebijakan fiskal tahun 2027 dengan mengusung konsep money follow priority program. Kebijakan ini dinilai krusial di tengah proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 yang diprediksi relatif sama dengan tahun sebelumnya.
Kepala Bapenda Kaltara, Datu Iqro, menegaskan bahwa optimalisasi pendapatan daerah akan diarahkan secara selektif dan berdampak langsung pada pelayanan masyarakat serta stabilitas fiskal daerah.
Prinsip money follow priority sendiri menuntut fokus anggaran dialokasikan secara ketat pada program-program utama yang memberikan daya ungkit besar bagi pendapatan asli daerah (PAD) maupun kesejahteraan masyarakat, sementara kegiatan yang kurang mendesak akan disesuaikan kembali.
“Hal inilah yang patut kita contoh bahwa sesuatu yang besar bukan berarti kita harus mengeluarkan sesuatu yang besar juga,” ujar Kepala Bapenda Kaltara, Datu Iqro, merespons arahan strategis Pemprov Kaltara terkait efisiensi dan ketajaman target anggaran.
“Memaksimalkan sumber-sumber pendapatan potensial secara efektif tanpa membebani masyarakat melalui inovasi layanan digital perpajakan daerah.,” jelasnya.
Ia memastikan setiap alokasi kegiatan di lingkungan Bapenda benar-benar menghasilkan output dan outcome yang terukur bagi pembangunan Kaltara.
“Menyelaraskan target pendapatan daerah dengan kebutuhan pembiayaan program prioritas pembangunan Pemprov Kaltara secara keseluruhan.,” tutupnya
