WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus berupaya memastikan potensi sumber daya alam memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Salah satunya melalui optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi (migas).
Upaya tersebut dilakukan dengan memperkuat koordinasi dan sinkronisasi data antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Langkah ini dinilai penting karena akurasi data menjadi salah satu fondasi dalam memastikan perhitungan dan alokasi DBH sesuai dengan potensi serta kontribusi daerah.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara, Dr. Ferdy Manurun Tanduklangi, S.E., M.Si., mengatakan pembahasan mengenai potensi DBH Migas menjadi salah satu agenda penting yang terus didorong Pemprov Kaltara bersama Kementerian ESDM.
Menurutnya, penguatan koordinasi tersebut diarahkan untuk memastikan potensi penerimaan daerah dari kegiatan eksplorasi dan produksi migas di wilayah Kaltara dapat dihitung secara akurat.
“Optimalisasi DBH Migas bukan sekadar mengejar angka peningkatan pendapatan daerah. Lebih dari itu, ini adalah instrumen kunci untuk mewujudkan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pedalaman dan perbatasan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata,” ujar Ferdy, Rabu (30/9).
Ia menjelaskan, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah. Data yang akurat dan selaras diperlukan agar proses penghitungan DBH dapat dilakukan secara transparan dan proporsional.
“Sinkronisasi data yang akurat antara pusat dan daerah menjadi fondasi yang mutlak diperlukan, agar perhitungan alokasi DBH dapat diberikan secara lebih adil dan proporsional sesuai dengan potensi yang kita miliki,” jelasnya.
Menurut Ferdy, penguatan data tidak hanya berkaitan dengan besaran penerimaan daerah. Lebih jauh, data yang terintegrasi dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya alam sekaligus menyusun perencanaan pembangunan daerah.
Dalam koordinasi bersama Kementerian ESDM, Pemprov Kaltara juga mendapat ruang untuk menyampaikan berbagai potensi dan kepentingan daerah terkait pengelolaan sektor migas. Hal ini diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam.
“Melalui sinergi yang kuat dengan Kementerian ESDM, kami optimistis setiap potensi sumber daya alam di Kaltara dapat dikelola secara optimal untuk mendukung visi Kalimantan Utara sebagai provinsi energi dan perbatasan yang maju dan berdaya saing,” tegas Ferdy.
Ia menambahkan, penguatan koordinasi dan sinkronisasi data tersebut diharapkan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Dengan demikian, potensi penerimaan dari sektor sumber daya alam dapat dikelola secara lebih efektif dan memberikan dampak nyata terhadap pembangunan.
“Dengan pengelolaan sumber daya alam yang optimal dan berkeadilan, Kaltara optimistis dapat mewujudkan visi besar sebagai provinsi energi dan perbatasan yang maju, mandiri, serta berdaya saing,” pungkasnya.
